KALTIMPOST.ID, SANGATTA - Puluhan guru dan tenaga kependidikan (tendik) honorer di Kutai Timur (Kutim) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan DPRD Kutim, Senin (4/5). Mereka menyuarakan tuntutan atas ketidakjelasan status yang selama ini belum terjawab.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk kegelisahan guru honorer yang hingga kini belum memperoleh kepastian status, sekaligus meminta jaminan prioritas dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) 2026.
Koordinator aksi, Rahmat, menyampaikan bahwa para guru honorer merasa belum mendapatkan perhatian dalam kebijakan pemerintah, meski telah lama mengabdi di sektor pendidikan.
“Kami hanya menuntut keadilan. Banyak dari kami sudah bekerja bertahun-tahun, tetapi belum juga mendapatkan kepastian status. Ini yang ingin kami perjuangkan bersama,” ujarnya.
Menurut dia, dalam berbagai proses rekrutmen, termasuk PNS dan P3K, honorer kependidikan kerap berada di luar prioritas.
“Kami berharap ada perhatian serius dari pemerintah daerah dan pusat agar honorer yang sudah lama mengabdi tidak terus diabaikan,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan empat tuntutan utama. Mereka meminta transparansi dalam pengajuan analisis jabatan (anjab), pemetaan, dan pembahasan status guru serta tendik termasuk tenaga administrasi dan perpustakaan diberi kesempatan prioritas pada seleksi 2026.
Selain itu, mereka juga menuntut kejelasan status hukum sebagai honorer daerah, serta peningkatan kesejahteraan melalui tunjangan berbasis wilayah kerja yang dibayarkan rutin setiap bulan.
Rahmat menegaskan, perjuangan tersebut akan terus dikawal hingga ada kebijakan yang memberikan kepastian bagi honorer di Kutim.
“Kami akan terus mengawal tuntutan ini sampai ada kejelasan. Ini demi masa depan kami dan kualitas pendidikan di daerah,” tutupnya. (*)
Editor : Duito Susanto