SANGATTA - Persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kutai Timur (Kutim) masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Jumlah ATS yang mencapai ribuan anak dinilai perlu penanganan serius, terutama terkait validasi data dan langkah penanganan di lapangan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, dari total 10.112 data ATS yang tercatat, sebanyak 5.531 data telah diverifikasi. Sementara 4.579 data lainnya masih dalam proses pendataan ulang.
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, mengatakan persoalan ATS merupakan masalah penting yang harus segera diselesaikan. Menurutnya, validitas data menjadi bagian penting dalam penanganan kasus anak tidak sekolah di Kutim. “ATS ini menjadi persoalan yang sangat penting untuk diselesaikan. Terlepas dari data yang mungkin belum valid, itu menjadi tugas kami untuk memvalidasi data tersebut. Yang terpenting adalah upaya konkret yang dilakukan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, terdapat tiga langkah utama yang saat ini dijalankan Disdikbud Kutim. Pertama, memastikan seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan. Kedua, menjaga agar anak yang sudah bersekolah tidak mengalami putus sekolah. Langkah ketiga, lanjut dia, yakni mengembalikan anak yang sudah putus sekolah namun masih berada di usia sekolah agar kembali melanjutkan pendidikan formal.
Baca Juga: Pemkab Kutim Luncurkan ETAM Kinerja untuk Pantau Proyek dan Serapan Anggaran
Sedangkan bagi mereka yang sudah berada di luar usia sekolah, pemerintah menyediakan pendidikan nonformal melalui program Paket A, B, dan C. “Tujuannya agar mereka tetap memiliki ijazah dan keterampilan sebagai bekal mendapatkan pekerjaan,” katanya.
Mulyono menambahkan, penanganan ATS tidak hanya berfokus pada pembaruan data administrasi, tetapi juga kondisi riil di lapangan. Karena itu, pihaknya terus melakukan pendataan ulang untuk memastikan tidak ada anak yang luput dari perhatian pemerintah. Disdikbud Kutim juga melibatkan berbagai pihak dalam penanganan ATS, mulai dari pemerintah desa, RT, PKK hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Ini kerja kolaborasi. Tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja,” ucapnya. Sebelumnya, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan secara akses, fasilitas pendidikan di Kutim relatif tersedia hingga ke pelosok desa. Namun, masih ada sejumlah faktor yang menyebabkan anak tidak bersekolah atau tidak tercatat dengan benar.
“Sepertinya kita sekolah sudah ada di mana-mana. Yang jadi pertanyaan, mereka tidak sekolah itu kenapa? Kemudian ada yang memang sekolah tetapi mereka tidak lagi di tempatnya,” katanya. Menurut dia, secara akses, fasilitas pendidikan di Kutim relatif tersedia hingga ke pelosok desa. Namun, masih ada sejumlah faktor yang menyebabkan anak tidak bersekolah atau tidak tercatat dengan benar. (riz)
Editor : Muhammad Rizki