SANGATTA – Di tengah tidak tercapainya target pendapatan daerah pada 2025, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) justru mencatatkan kinerja menggembirakan. Realisasi PAD mencapai Rp550,92 miliar atau 124,88 persen dari target sebesar Rp441,15 miliar.
Capaian tersebut disampaikan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman saat menyampaikan Nota Penjelasan Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-23 DPRD Kutim, Selasa (30/6).
Secara keseluruhan, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp8,55 triliun atau 86,49 persen dari target Rp9,89 triliun. Meski belum mencapai target, capaian PAD menjadi salah satu penopang karena mampu melampaui proyeksi yang telah ditetapkan.
Baca Juga: KLK Bantah Jadi Sumber Pencemaran Pulau Miang, Siap Diinvestigasi DPRD dan Instansi
"Kondisi tersebut terjadi karena adanya realisasi yang melampaui target pada komponen pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah," ujar Ardiansyah.
Selain PAD, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah juga berhasil melampaui target. Dari target Rp78,15 miliar, realisasinya mencapai Rp79,31 miliar atau 101,48 persen.
Namun, pendapatan transfer yang selama ini menjadi kontributor terbesar APBD belum terealisasi sesuai harapan. Dari target Rp9,37 triliun, realisasinya hanya mencapai Rp7,92 triliun atau 84,56 persen. Kondisi tersebut menjadi faktor utama tidak tercapainya target pendapatan daerah secara keseluruhan.
Usai rapat paripurna, Ardiansyah menjelaskan rendahnya realisasi pendapatan daerah dipengaruhi belum tersalurkannya sebagian dana transfer dari pemerintah pusat sesuai perencanaan.
"Tahun 2025 lalu APBD kita masuk di angka Rp9,8 triliun. Tapi ternyata pendapatannya terealisasi hanya Rp8,5 triliun lebih. Karena ada transfer kita yang tidak dilakukan oleh pemerintah pusat. Itu salah satu penyebabnya," jelasnya.
Meski demikian, Ardiansyah memastikan kondisi tersebut tidak mengganggu jalannya pembangunan maupun pelayanan publik di Kutai Timur. Pemerintah daerah, kata dia, tetap mengupayakan agar seluruh program prioritas dapat berjalan sesuai rencana dengan mengoptimalkan kemampuan fiskal yang tersedia.
Editor : Muhammad Ridhuan