SANGATTA - Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi mengingatkan camat dan kepala desa (kades) agar tidak terlalu dekat dengan perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Menurutnya, hubungan yang terlalu dekat dapat mengurangi keberanian pemerintah dalam memperjuangkan hak masyarakat, terutama terkait pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Pernyataan itu disampaikan mengingat Kutim merupakan daerah yang memiliki banyak perusahaan, baik di sektor pertambangan maupun perkebunan kelapa sawit. Dia menilai manfaat keberadaan perusahaan harus dapat dirasakan masyarakat, khususnya di wilayah sekitar operasional.
Mahyunadi menyindir, pemimpin yang tidak menjaga integritas akan sulit memastikan manfaat perusahaan benar-benar mengalir kepada masyarakat. "Kalau pemimpinnya tidak bersih, maka biasanya air tidak mengalir sampai jauh. Tidak menetes sampai jauh, hanya menetes di tempat-tempat tertentu," ujarnya.
Baca Juga: Bejat, Rudapaksa Dua Putri Kandung Selama Bertahun-tahun, Ayah di Kutai Timur Akhirnya Ditangkap
Karena itu, dia meminta seluruh camat dan kepala desa menjaga jarak profesional dengan perusahaan. Menurutnya, aparatur pemerintah tidak boleh menerima hal-hal di luar ketentuan yang justru membuat mereka sungkan menuntut kewajiban perusahaan kepada masyarakat.
"Jangan terlalu dekat. Jangan sampai kita terima hal-hal yang di luar normatif yang diberikan oleh perusahaan yang membuat kita terkendala untuk meminta hak-hak normatif masyarakat pada perusahaan," katanya.
Dia juga meminta kepala desa lebih aktif mengawal pelaksanaan TJSL. Menurutnya, setiap perusahaan memiliki kewajiban yang harus disalurkan kepada masyarakat sesuai wilayah terdampak, mulai dari ring satu hingga ring berikutnya. Persoalan itu, kata dia, akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah kabupaten.
Mahyunadi menambahkan, perusahaan seharusnya dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan daerah. Namun, hal itu harus didorong melalui pemenuhan kewajiban yang telah diatur, bukan berdasarkan hubungan kedekatan dengan pejabat. "Seharusnya perusahaan bisa lebih banyak lagi membantu kita di sini sepanjang kita bisa kerasin mereka. Ini bukan kerasin karena kita menodong tapi berdasarkan akad yang kita inginkan," tegasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki