KALTIMPOST.ID, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tetap mengalokasikan anggaran untuk kegiatan bimbingan teknis (bimtek) pada 2026. Bahkan, jumlah paket kegiatan meningkat dibanding tahun sebelumnya meski pemerintah pusat menginstruksikan efisiensi belanja melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Berdasarkan data anggaran pada 2026 Pemkab Kutim menggelar 90 paket bimtek dengan nilai sekitar Rp19 miliar. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan pelaksanaan pada 2025, saat kebijakan efisiensi anggaran mulai diterapkan.
Baca Juga: DPMPTSP Kubar Gebrak Investasi Daerah, Susun Dokumen RUPM Menuju Kutai Barat Berdaya Saing
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, bimtek masih diperlukan karena berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur maupun kelembagaan.
"Bimtek itu memang dibutuhkan. Poinnya adalah untuk meningkatkan kemampuan teknis dan kualitas SDM. Jadi bukan berarti Bimtek itu tidak boleh," ujarnya, Senin (27/7).
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran tidak berarti seluruh kegiatan bimtek harus dihentikan. Yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaannya dilakukan secara tepat sasaran, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta.
Baca Juga: Puskesmas Margo Mulyo Catat IKM 88'17, Komitmen Perkuat Standar dan Maklumat Pelayanan Kesehatan
Ardiansyah mencontohkan, pelaksanaan bimtek yang melibatkan jumlah panitia tidak proporsional justru menjadi hal yang perlu dihindari.
"Yang sering saya sampaikan, kalau Bimtek panitianya 50 orang tapi pesertanya cuma 10 orang, nah itu yang keliru. Tapi kalau panitianya 5 orang dan pesertanya 50 orang, serta materi yang diberikan benar-benar teknis, silahkan. Itu baru betul," tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tetap menjalankan prinsip efisiensi anggaran. Namun, kegiatan yang dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kompetensi aparatur tetap diprioritaskan.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah orientasi atau pembekalan bagi pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat kecamatan. Menurutnya, kegiatan tersebut diperlukan agar para pengurus memahami tugas dan program yang akan dijalankan di lapangan.
"Efisiensi itu tidak masalah, jika hal-hal yang penting itu (bimtek) kita lakukan," pungkasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki