KALTIMPOST.ID, SANGATTA - Kritik terhadap pemerintah tidak selalu berujung pada jarak. Pemerintah Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Selatan, Kutai Timur (Kutim), justru memberikan penghargaan kepada aktivis yang selama ini dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah dan aktif menyuarakan persoalan lingkungan.
Adalah Erwin Febrian Syuhada, aktivis yang berdomisili di Swarga Bara, yang menerima penghargaan dalam Swarga Bara Awards 2026. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian Swargabara Merdeka Fest 2026 di Lapangan Kabo Jaya, Senin (17/8) malam.
Baca Juga: Bupati Kubar Frederick Edwin Pimpin Penandatanganan Komitmen Bersama Kepala Perangkat Daerah
Erwin dikenal cukup vokal menyampaikan kritik terkait kebijakan publik, termasuk persoalan lingkungan. Namun, sikap kritis tersebut tidak menjadi alasan bagi pemerintah desa untuk mengabaikan kontribusinya.
Kepala Desa Swarga Bara Wahyuddin Usman mengatakan, pihaknya melihat kritik yang disampaikan Erwin sebagai bagian dari kepedulian terhadap pembangunan desa. Menurut dia, pemuda justru perlu memiliki keberanian untuk menyampaikan kondisi yang ditemukan di lapangan.
“Kalau Bang Erwin sendiri kebetulan memang domisilinya di Swarga Bara. Track record-nya juga kami ikuti. Bagi saya, plus-minusnya itu bagian dari proses. Seorang pemuda memang harus kritis dalam proses pembangunan,” ujarnya.
Baca Juga: DPRD PPU Sidak Tata Kelola Pelabuhan, Soroti Penertiban Tarif hingga Fasilitas Keselamatan
Wahyuddin menegaskan, kedekatan dengan pemerintah tidak seharusnya membuat seseorang memilih diam ketika menemukan persoalan di lapangan. Kritik, kata dia, tetap diperlukan agar pembangunan tidak berjalan tanpa kontrol dari masyarakat.
“Jangan hanya karena kita dekat dengan salah satu instansi atau siapa pun, kemudian kita memilih diam melihat kenyataan atau fakta di lapangan," tuturnya.
Baca Juga: HUT Ke-81 RI, 1.136 Warga Binaan Lapas Balikpapan Terima Remisi
Dia mengatakan, penghargaan tersebut tidak diberikan berdasarkan hubungan personal dengan penerimanya. Pemerintah desa lebih melihat gagasan dan tujuan yang dibawa, termasuk ketika menyangkut persoalan lingkungan.
“Kalau berbicara lingkungan, kita tidak melihat personalnya. Kita melihat apa maksud dan tujuan yang disampaikan, apa yang ingin diperjuangkan,” jelasnya.
Menurut Wahyuddin, persoalan lingkungan di Swarga Bara masih menjadi pekerjaan yang membutuhkan perhatian bersama. Salah satunya berkaitan dengan sampah yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat.
Dia berharap berbagai program pemerintah kabupaten yang berkaitan dengan lingkungan dapat diterapkan hingga tingkat desa.
Sementara itu, Erwin menilai penghargaan tersebut memiliki makna yang lebih besar daripada sekadar apresiasi kepada dirinya. Dia melihat keputusan pemerintah desa memberikan penghargaan kepada aktivis yang selama ini menyuarakan isu lingkungan sebagai tanda mulai tumbuhnya kesadaran terhadap persoalan tersebut.
“Bagi saya, apresiasi ini bukan sekadar soal penghargaan kepada saya. Yang jauh lebih penting adalah desa masih punya kepedulian terhadap kondisi lingkungan. Menurut saya, ini sebuah loncatan besar karena masih ada desa yang mau peduli dan memberikan ruang terhadap isu lingkungan,” kata Erwin.
Erwin menilai penghargaan tersebut menjadi penting karena persoalan lingkungan tidak cukup hanya dibicarakan dalam forum atau ketika muncul masalah. Kesadaran dari pemerintah desa, menurut dia, justru menjadi bagian penting dalam mendorong perubahan di tingkat masyarakat.
“Jadi, saya melihat ini bukan sekadar penghargaan. Ada pesan yang lebih besar, yaitu adanya kesadaran bahwa lingkungan memang harus diperhatikan. Itu yang menurut saya jauh lebih penting,” ujar Erwin.
Selain Erwin, sejumlah tokoh masyarakat juga menerima penghargaan dalam Swarga Bara Awards 2026. Penghargaan diberikan kepada warga yang dinilai berkontribusi dalam berbagai bidang, mulai dari ketahanan pangan, penyuluh pertanian, pengabdian desa, kader desa inspiratif, atlet hingga pembina olahraga berprestasi.
Pemberian penghargaan kepada sosok yang dikenal kritis menjadi catatan tersendiri dalam kegiatan tersebut. Pemerintah desa menunjukkan bahwa perbedaan pandangan tidak harus menjadi penghalang untuk mengakui kontribusi warga terhadap pembangunan. (*)
Editor : Sukri Sikki