KALTIMPOST.ID, SANGATTA - Pemerintah Kutai Timur (Kutim) mulai menyiapkan langkah percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Targetnya, pertumbuhan ekonomi Kutim pada akhir 2026 bisa mendekati target nasional sebesar 6 persen.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kutim Mahyunadi setelah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah sekaligus Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II 2026 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Senin (7/9).
Mahyunadi mengatakan, pertumbuhan ekonomi Kutim sempat berada di atas 9 persen pada 2024. Namun, angka tersebut melambat pada 2025 menjadi sekitar 1,09 persen. "Kalau dikumulatifkan, 2024 ditambah 2025 totalnya sekitar 11 persen. Kalau dibagi dua, rata-rata per tahun sekitar 5,5 persen," jelasnya.
Memasuki 2026, pertumbuhan ekonomi Kutim pada triwulan pertama tercatat sekitar 1,7 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemkab Kutim untuk melakukan percepatan pada sisa tahun berjalan.
Baca Juga: MBG SPPG Gunung Elai 2 Kembali Normal, Pasca Dapur Jalani General Cleaning
"Kita kejar pertumbuhan ekonomi itu. Mudah-mudahan di akhir tahun kita bisa mencapai target nasional sebesar 6 persen," ujar Mahyunadi.
Menurut dia, investasi dan hilirisasi menjadi salah satu peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satunya melalui pembangunan proyek hilirisasi etanol yang diharapkan segera masuk tahap pembangunan dan memberikan efek terhadap aktivitas ekonomi daerah.
Di sisi lain, Mahyunadi menyoroti pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, belanja pemerintah harus berjalan sejak awal tahun agar dampaknya terhadap ekonomi masyarakat bisa lebih cepat dirasakan.
Ia menyebut pelaksanaan pembangunan pada 2025 banyak berjalan setelah perubahan anggaran. Sementara pada 2026, proses pergeseran anggaran baru selesai pada Juni. "Makanya saya tekankan, tahun 2027 tidak boleh lagi ada pergeseran anggaran," tegasnya.
Baca Juga: Skema Ganjil-Genap Batal Diberlakukan di SPBU Bontang, Pemkot Klaim Antrean Mulai Terurai
Menurut Mahyunadi, APBD yang telah disahkan harus segera dijalankan sehingga pemerintah dapat mengevaluasi perkembangan ekonomi sejak triwulan pertama. "Dari triwulan pertama, triwulan kedua, segera kita evaluasi pertumbuhan ekonomi kita," tambahnya.
Selain belanja pemerintah, daya beli masyarakat juga menjadi perhatian. Mahyunadi menyebut kondisi daya beli masyarakat Kutim masih cukup stabil, tetapi tetap perlu diperkuat.
Sektor pertambangan juga menjadi salah satu faktor yang diperhatikan. Pengurangan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebelumnya dikhawatirkan memengaruhi aktivitas ekonomi Kutim. Namun, adanya revisi terhadap rencana pengurangan tersebut diharapkan membuat dampaknya tidak terlalu besar.
Pemkab Kutim juga menyiapkan kajian untuk menentukan langkah yang lebih tepat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Mahyunadi meminta Bagian Perekonomian melakukan analisis terhadap berbagai indikator ekonomi sebelum kebijakan dijalankan.
"Saya sudah meminta kepada Kabag Ekonomi untuk mengkaji secara komprehensif apa saja yang bisa memacu pertumbuhan ekonomi," jelasnya. Pemkab juga membuka peluang melibatkan akademisi dari perguruan tinggi di Kalimantan Timur. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo