KALTIMPOST.ID, SANGATTA – Penyusutan anggaran membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur (Kutim) harus menyesuaikan sejumlah program pada 2026. Salah satu yang terdampak ialah cakupan pengadaan seragam bagi peserta didik.
Anggaran pendidikan Kutim disebut turun dari sekitar Rp3,2 triliun pada 2024 menjadi Rp1,1 triliun pada 2026. Penurunan sekitar Rp2,1 triliun tersebut membuat ruang belanja Disdikbud menjadi lebih terbatas.
Baca Juga: Debit Air Baku Sungai Sangatta Turun, Produksi Perumdam TTB Berkurang 15 Persen
Kepala Disdikbud Kutim Mulyono mengatakan, kondisi fiskal tersebut tidak membuat program pendidikan dihentikan. Penyesuaian dilakukan pada sejumlah kegiatan yang masih memungkinkan untuk dikurangi.
“Tetap jalan (program), tetapi ada beberapa yang kita kurangi saja,” ujar Mulyono.
Baca Juga: Samarinda Diselimuti Kabut Asap Pekat, Kadishub Ingatkan Bahaya Lalu Lintas Darat dan Sungai
Menurut dia, pengurangan tersebut berbeda dengan penghapusan program. Disdikbud masih menjalankan program yang telah ditetapkan, dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia.
Dengan ruang fiskal yang lebih sempit, Disdikbud harus menentukan program yang menjadi prioritas. Evaluasi dilakukan dengan melihat kebutuhan layanan pendidikan serta target yang harus dicapai pemerintah daerah.
Baca Juga: Diskes Balikpapan Instruksikan Faskes Siaga KLB Diare Saat Musim Kemarau
Mulyono menyebut ada empat instrumen yang digunakan Disdikbud sebagai tolok ukur kinerja pendidikan. Yakni 15 Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, Rapor Pendidikan, akreditasi satuan pendidikan, serta 50 program unggulan Bupati Kutim.
“Dinas pendidikan itu punya empat alat ukur kinerja. Pertama kita punya 15 SPM bidang pendidikan. Yang kedua kita punya yang namanya rapor pendidikan. Yang ketiga kita punya akreditasi. Yang keempat adalah 50 program unggulan Bupati,” papar Mulyono.
Keempat instrumen tersebut menjadi acuan dalam menjalankan program sekaligus melihat capaian pendidikan. Sejumlah program disebut sudah berjalan, sementara lainnya masih dalam proses dan ditargetkan memasuki tahapan lanjutan pada akhir September hingga awal Oktober.
Pengadaan seragam gratis menjadi salah satu program yang mengalami penyesuaian. Program tersebut tetap berjalan, tetapi jumlah penerima atau cakupannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
Penyesuaian juga membuat Disdikbud harus memilah belanja yang dapat dikurangi tanpa mengganggu layanan utama pendidikan. Dengan demikian, efisiensi diarahkan pada skala pelaksanaan program, bukan penghentian seluruh kegiatan.
Baca Juga: Abrasi Gerus Permukiman Kahala, 2 Rumah Warga Ambruk pada Senin Malam
Mulyono mengatakan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan target kualitas pendidikan. Karena itu, program prioritas tetap diarahkan pada pemenuhan standar layanan dan target pembangunan pendidikan daerah.
“Yang kami lakukan bukan menghilangkan program, tetapi menyesuaikan dengan kemampuan anggaran. Targetnya tetap kami dorong. Karena meskipun anggaran berkurang, kualitas pendidikan tidak boleh ikut berkurang,” tegasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki