SANGATTA - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) masih menghadapi sejumlah persoalan dalam pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dalam rapat paripurna DPRD Kutim dalam rangka memperingati HUT ke-27 Kabupaten Kutim, Kamis (8/10).
Sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian di antaranya konektivitas antarwilayah, penataan permukiman, akses pendidikan dan kesehatan rujukan, telekomunikasi di daerah terpencil, air bersih, elektrifikasi, hingga hilirisasi produk unggulan.
Untuk konektivitas, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kondisi jalan kabupaten. Persentase jalan dalam kondisi mantap meningkat dari 33,27 persen pada 2024 menjadi 34,78 persen pada 2025.
"Hal ini dimaksudkan agar berdampak pada akses distribusi produk hasil pertanian, perkebunan dan lain-lain, serta memudahkan akses ke sejumlah destinasi wisata yang diharapkan akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi lokal," kata Ardiansyah.
Selain jalan, penyelesaian pembangunan Pelabuhan Kenyamukan menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Pelabuhan tersebut dinilai memiliki posisi strategis karena berada di jalur ALKI II. Menurut dia, penyelesaian pembangunan pelabuhan perlu dibarengi dengan kesiapan aksesibilitas, sarana dan prasarana pendukung, kelembagaan pengelolaan, serta persyaratan operasional.
Di bidang pendidikan, Pemkab Kutim melanjutkan sejumlah program seperti beasiswa Kutim Tuntas dan Kutim Stimulan. Pemerintah daerah juga memberikan beasiswa bagi 1.000 hafiz dan hafizah setiap tahun serta bantuan buku, seragam dan sepatu bagi pelajar dari tingkat PAUD hingga SLTP.
Program tersebut turut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Angka Harapan Lama Sekolah Kutim meningkat dari 13,02 tahun pada 2024 menjadi 13,22 tahun pada 2025. Sementara di sektor kesehatan, Angka Harapan Hidup Kutim pada 2025 tercatat 74,87 tahun.
Pemkab Kutim juga menargetkan penyerapan 50 ribu tenaga kerja. Di sektor permukiman, pemerintah daerah menyiapkan 1.000 rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta pembangunan infrastruktur dasar melalui program semenisasi, peningkatan dan pengaspalan jalan.
Pemenuhan akses air bersih juga masih menjadi perhatian. Pemerintah daerah melakukan pengamanan sumber air baku, meningkatkan pemanfaatan embung, serta mendorong pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan air bersih.
Di sisi lain, pemerintah daerah menghadapi tantangan pembiayaan pembangunan. Kebutuhan anggaran, khususnya untuk infrastruktur, cukup besar sementara pendapatan dari transfer pemerintah pusat mengalami penurunan.
"Namun demikian, kami tetap optimis dapat melaksanakan program unggulan tersebut, dengan memaksimalkan seluruh potensi pembiayaan pembangunan daerah," ujar Ardiansyah. Sumber pembiayaan yang dimaksud meliputi APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan. (adv/riz)
Editor : Muhammad Rizki