Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Ardiansyah saat memimpin Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan atau Radalok Triwulan III di Ruang Meranti, Kantor Sekretariat Kabupaten Kutim, Selasa (27/10). Ia menekankan agar perangkat daerah tidak lagi sekadar melaporkan rutinitas, melainkan melakukan tindakan nyata di lapangan.
"Hari ini kita berkumpul bukan sekadar mendengarkan laporan rutinitas atau menjadikan forum Radalok ini sebagai ajang brainstorming. Tidak! Saya minta kegiatan hari ini segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan tugas untuk mengejar progres pekerjaan secepat mungkin, apa pun kendalanya," tegas Ardiansyah dalam rapat tersebut.
Baca Juga: Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Pemprov Kaltim Siapkan Usulan Status Bencana Nasional ke Pusat
Hingga saat ini, realisasi penyerapan APBD Kutai Timur 2026 tercatat sebesar Rp2,6 triliun dari total proyeksi anggaran Rp5,7 triliun. Rendahnya capaian ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah mengingat tahun anggaran akan segera berakhir.
Berdasarkan pemetaan dalam Radalok, terdapat 21 perangkat daerah yang masuk kategori kritis dengan capaian rendah. Beberapa di antaranya yakni Dinas Perhubungan (21,49 persen), Diskominfo (25,27 persen), Dinas PUPR (29,90 persen), serta Dinas Pemuda dan Olahraga (31,16 persen).
Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencatat realisasi 39,93 persen dan pihak kecamatan mencapai 40,91 persen. Sebanyak 32 perangkat daerah lainnya saat ini masuk dalam kategori waspada dan diminta segera meningkatkan pengendalian.
Baca Juga: Dinilai Tak Tegas terhadap Nusron Wahid, Begini Kata Pimpinan dan Penyidik KPK
Ardiansyah menegaskan bahwa percepatan ini bukan hanya soal mengejar angka serapan anggaran. Ia ingin memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat waktu dengan kualitas hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kutim. (adv)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo