KALTIMPOST.ID, SANGATTA – Proyek pembangunan semenisasi jalan di Desa Himba Lestari, Kecamatan Batu Ampar, Kutai Timur (Kutim) hingga kini masih tertunda. Pembangunan infrastruktur yang sangat dinantikan masyarakat itu terbentur izin pemanfaatan lahan karena berada dalam wilayah konsesi PT Kiani Lestari.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menyarankan Pemerintah kabupaten untuk segera mengambil langkah strategis melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Upaya ini dinilai krusial agar negosiasi dengan perusahaan memiliki landasan hukum yang lebih kuat dan terarah.
Baca Juga: Pemkab Kutim Kejar Realisasi Ratusan Usulan Infrastruktur di Kawasan TNK
"Koordinasi perlu dilakukan melalui jalur yang lebih strategis, termasuk dengan melibatkan pemerintah pusat atau kementerian terkait. Namun, hal tersebut harus didukung data dan kondisi lapangan yang jelas melalui inventarisasi serta validasi," ujar Jimmi saat rapat di Kantor Bupati Kutim, Senin (9/11).
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menyatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mencari solusi terbaik bagi masyarakat. Ia mengusulkan pembentukan tim khusus untuk menginventarisasi lahan serta mengkaji skema penyelesaian seperti pinjam pakai kawasan atau perhutanan sosial.
Baca Juga: Polres Kutim Jerat Empat Pelaku Karhutla, Satu Perusahaan Masuk Penyelidikan
"Kami berharap persoalan lahan masyarakat yang berada di dalam wilayah PT Kiani ini bisa ditindaklanjuti dan diselesaikan. Ke depan, lahan tersebut diharapkan tetap bisa dimanfaatkan masyarakat melalui berbagai skema yang memungkinkan sesuai ketentuan," tegas Mahyunadi.
Disebutkan pembangunan jalan ini menjadi kebutuhan vital bagi warga. Akses tersebut akan berdampak langsung bagi akses sekitar 60 kepala keluarga, khususnya untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan nanas. (*)
Editor : Duito Susanto