KALTIMPOST.ID-Musim kemarau berkepanjangan kembali membawa dampak serius bagi warga di wilayah perbatasan Mahakam Ulu (Mahulu).
Sejak akhir Juni 2025, distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pokok ke Kecamatan Long Apari lumpuh akibat surutnya Sungai Mahakam. Akibatnya, stok BBM di wilayah tersebut kembali kosong.
“Minyak kosong, akibat kemarau jadi susah dibawa mudik,” kata Camat Long Apari Petrus Ngo saat dikonfirmasi Kaltim Post, Sabtu (26/7).
Ia menyebutkan, kekosongan terjadi terutama di agen premium dan minyak solar (APMS) yang menjadi satu-satunya tumpuan distribusi BBM di wilayahnya.
Padahal, stok BBM seperti pertalite dengan kuota 8.000 hingga 10.000 liter sebetulnya cukup untuk memenuhi keperluan sebulan.
“Masalahnya minyak dan bahan pangan sulit masuk ke Long Apari karena kondisi sungai surut. Akses jalan darat pun belum ada atau belum layak dilalui,” jelasnya.
Kelangkaan itu memaksa pemerintah membatasi pembelian BBM hanya 5–15 liter per kepala keluarga.
Namun, antrean panjang warga tetap tak terhindarkan. “Itu pun cepat habis. Stok langsung kosong,” beber Petrus.
Menurutnya, kondisi itu telah berlangsung sejak akhir Juni 2025 dan menjadi siklus tahunan saat kemarau datang. “Cerita itu selalu terulang setiap tahun. Layaknya putar ulang film sinetron,” sindirnya.
Lebih lanjut, Petrus menyampaikan harapan besar masyarakat agar pemerintah segera turun tangan.
Ia meminta pembangunan jalan darat dari Long Bagun–Long Pahangai–Long Apari dapat segera direalisasikan.
“Badan jalannya sudah dibuka hingga perbatasan Kalbar. Tapi tak ada follow-up dari pemerintah sampai sekarang,” ungkapnya.
Petrus menilai pembangunan jalan darat menjadi kebutuhan mendesak dan menyangkut keselamatan warga.
“Sungai Mahakam memang satu-satunya jalur transportasi kami. Tapi sudah tak terhitung berapa banyak nyawa warga perbatasan yang hilang akibat kecelakaan speed boat, longboat, atau mesin ketinting karam. Belum lagi kerugian harta benda,” tegasnya.
Ia berharap Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bisa mendorong percepatan pembangunan jalan nasional ke kawasan perbatasan, sesuai amanat PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah Perbatasan.
“Kami masyarakat perbatasan sangat butuh jalan darat yang layak dan manusiawi. Kami mohon suara kami didengar,” pungkasnya. (*/sya/rd)
Editor : Romdani.