KALTIMPOST.ID, UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) resmi melepas bantuan pangan sebanyak 68,5 ton beras untuk masyarakat di dua kecamatan perbatasan, yakni Long Apari dan Long Pahangai, Kamis (7/8).
Seremoni pelepasan bantuan tersebut berlangsung di Dermaga Baru Dinding, Kampung Long Melaham, Kecamatan Long Bagun. Lokasi ini dipilih karena menjadi titik strategis pengangkutan logistik ke wilayah hulu menggunakan transportasi sungai.
Kepala Pelaksana BPBD Mahulu, Agus Darmawan, mengatakan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menjamin ketersediaan pangan di wilayah terdampak musim kemarau dan menyusutnya air Sungai Mahakam yang berpengaruh pada distribusi logistik.
“Hari ini kami seremoni pelepasan bantuan pangan provinsi berupa beras sebanyak 68,5 ton yang akan didistribusikan di dua kecamatan. Ini bentuk tanggung jawab pemerintah provinsi dan Kabupaten Mahakam Ulu untuk membantu masyarakat yang terdampak,” ucapnya.
Selain bantuan tahap pertama tersebut, Pemkab Mahulu juga sudah menyiapkan bantuan lanjutan berupa 15 ton barang kebutuhan pokok. Bantuan tersebut akan dikemas dalam 3.500 paket yang berisi minyak goreng, gula pasir, garam, kopi, dan barang pokok lainnya.
Proses pengiriman bantuan dilakukan melalui jalur sungai, dengan estimasi penggunaan 12 hingga 13 unit longboat. Menurut Agus, jalur sungai dipilih karena kondisi jalur darat masih cukup rawan akibat hujan beberapa hari terakhir. “Kami dapat laporan dari camat Long Apari bahwa hujan sempat turun, jadi kami memilih jalur sungai agar distribusi tidak terlambat,” terangnya.
Upaya untuk menggunakan helikopter sempat dilakukan. Bahkan, permohonan bantuan sudah disampaikan ke Polda dan Pangdam. Namun hingga kini belum terealisasi karena sebagian besar armada helikopter difokuskan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. “Dari BNPB juga belum bisa membantu karena masih konsentrasi ke wilayah Riau,” tambahnya.
Agus juga menyampaikan bahwa status siaga darurat yang sebelumnya ditetapkan secara resmi dicabut. Hal ini dilakukan karena kondisi di lapangan sudah mulai normal, distribusi bantuan sudah berjalan, dan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah provinsi sudah mulai masuk.
“Distribusi sembako sudah jalan, dan dalam waktu dekat subsidi ongkos angkut juga akan mulai direalisasikan. Bantuan dari Disperindagkop provinsi juga sedang OTW lewat darat,” ujarnya.
Ia menambahkan, bantuan yang disalurkan dibagikan kepada seluruh kepala keluarga (KK) tanpa terkecuali, dengan masing-masing KK menerima 20 kilogram beras. Data penerima diambil dari catatan sipil, dan jika ada yang belum masuk data, kampung bisa mengeluarkan surat keterangan melalui petinggi setempat. “Syarat utama penerima bantuan ini cukup memiliki Kartu Keluarga,” tegasnya.
Mengenai anggaran, Agus menyebut bahwa total biaya distribusi diperkirakan mencapai Rp900 juta. Biaya paling besar ada di sewa transportasi, terutama longboat dan kapal pengangkut. “Ini kita anggarkan tidak untuk habis semua, karena sifatnya estimasi. Yang mahal itu memang sewa-sewanya,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa subsidi ongkos angkut yang akan diterapkan hanya berlaku untuk logistik, khususnya bahan pangan dan kebutuhan pokok. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar harga di wilayah perbatasan tetap stabil dan tidak mengalami inflasi selama musim kemarau. “Subsidi ini untuk logistik saja, tidak untuk angkutan orang. Ini agar harga tetap normal meskipun pasokan terganggu karena cuaca,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani