KALTIMPOST.ID-Komisi III DPRD Mahakam Ulu (Mahulu) kembali mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan nasional di kawasan pedalaman dan perbatasan.
Upaya itu disampaikan dalam kunjungan kerja ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim di Balikpapan, Jumat (7/11).
Kunjungan dipimpin Ketua Komisi III DPRD Mahulu Hendrikus Keling yang menyoroti sejumlah ruas jalan strategis.
Salah satunya ruas Jalan Betuan kiri–kanan sepanjang 13 kilometer yang dinilai berada dalam kondisi sangat memprihatinkan dan kerap menghambat aktivitas masyarakat.
Hendrikus menyebut status pengelolaan ruas tersebut sempat simpang siur. Namun setelah pertemuan dengan BBPJN, kepastian diperoleh bahwa ruas itu berada sepenuhnya di bawah tanggung jawab balai.
“Ruas Betuan kiri–kanan 13 kilometer kami pertanyakan statusnya karena sempat simpang siur apakah berada di bawah provinsi atau balai. Setelah dikonfirmasi, ternyata positif ditangani balai,” ujar Hendrikus.
Ia menegaskan ruas Betuan harus menjadi prioritas utama. Medan curam serta kontur tanah yang tajam di beberapa titik membuat kendaraan pengangkut bahan pokok maupun ambulans kesulitan melintas.
Kondisi ini, menurutnya, menimbulkan risiko besar bagi warga yang bergantung pada satu-satunya jalur tersebut.
“Kami meminta ruas Betuan diprioritaskan karena menjadi akses paling terjal. Kendaraan pembawa sembako dan mobil darurat sering tidak bisa menanjak akibat kondisi kiri–kanan yang terlalu tajam,” jelasnya.
Hendrikus menambahkan, BBPJN telah memberikan komitmen bahwa ruas tersebut akan masuk skala prioritas pada program tahun berikutnya.
Komisi III berharap hal ini menjadi momentum percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Mahulu.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III Martina Wau menyampaikan bahwa kunjungan ke BBPJN bertujuan memastikan perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan jalan dan jembatan di Mahulu.
Baca Juga: Porseni PGRI Kaltim 2025 Resmi Ditutup di Balikpapan, Samarinda Raih Juara Umum
Ia membandingkan progres proyek APBN dengan program yang didanai APBD Provinsi Kaltim dan APBD Mahulu.
“Proyek dari APBD provinsi dan APBD Mahulu sudah berjalan, tinggal proyek dari balai yang belum maksimal. Karena itu kami minta percepatannya,” tegas Martina.
Martina juga meminta agar BBPJN segera melakukan pemeliharaan ruas Ujoh Bilang–Tiong Ohang.
Ia menyebut sejumlah titik mengalami kerusakan berat dan membuat mobilitas warga terganggu.
“Kami berharap ruas Long Pahangai hingga Tiong Ohang segera dipelihara. Saat ini ada beberapa titik terputus, sehingga masyarakat Long Apari kesulitan melintas,” tambahnya.
Anggota Komisi III DPRD Mahulu Agustinus Tului turut mendorong BBPJN mempertimbangkan skema pembiayaan alternatif.
Menurutnya, percepatan pembangunan jalan Long Bagun–Long Pahangai–Long Apari membutuhkan dukungan anggaran tambahan agar tidak hanya mengandalkan satu sumber pendanaan.
“Kami berharap ada skema pembiayaan lain sehingga pekerjaan jalan Long Bagun–Long Pahangai–Long Apari bisa segera diperhatikan,” ujarnya.
Tului juga menyoroti ketimpangan penanganan antara sisi kiri dan kanan jalur mudik. Ia menyebut ruas yang sering dipakai masyarakat umum justru tidak mendapatkan perhatian optimal.
“Yang kami pertanyakan, kenapa sisi kiri mudik tidak diperhatikan padahal itu akses umum yang paling sering digunakan. Justru sisi kanan yang mendapat perhatian,” jelasnya.
Pihak BBPJN Kaltim menyampaikan bahwa salah satu kendala utama dalam percepatan pembangunan jalan nasional di Mahulu adalah banyaknya trase yang melintasi kawasan hutan lindung dan jalan perusahaan. Hal ini membuat sejumlah pekerjaan harus menunggu penyelesaian status lahan.
Pertemuan turut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Mahulu Desiderius Dalung Lasah, Wakil Ketua Komisi III Petrus Higang, anggota Komisi III Weny dan Subhan Nor, serta perwakilan BBPJN Kaltim. (rd)
JODY KRISTIANTO
Editor : Romdani.