Utama Samarinda Balikpapan Kaltim Nasional Piala Dunia 2026 Olahraga Bisnis Lifestyle Opini Sosbis Hiburan Kesehatan

Warga Long Pahangai Minta Jalan Darat Dibangun, Ketua DPRD Mahulu Janji Kawal Infrastruktur Perbatasan

Jody Kristianto • Kamis, 20 November 2025 | 00:25 WIB
Devung Paran bersama warga setelah laksanakan reses di Long Pahangai belum lama ini.
Devung Paran bersama warga setelah laksanakan reses di Long Pahangai belum lama ini.

KALTIMPOST.ID-Pembangunan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan Mahakam Ulu (Mahulu) kembali menjadi perhatian masyarakat.

Hal itu mencuat saat Ketua DPRD Mahulu Devung Paran melakukan reses masa sidang III di Kecamatan Long Pahangai beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan yang masih membayangi kehidupan sehari-hari.

Mulai keterbatasan infrastruktur jalan darat, fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga akses air bersih.

Namun, keperluan paling mendesak yang disuarakan masyarakat tetap tertuju pada pembangunan jalan darat menuju wilayah perbatasan.

Devung mengatakan aspirasi mengenai kondisi jalan darat menjadi keluhan dominan.

Hingga kini, sejumlah kampung di Long Pahangai dan wilayah sekitarnya hanya dapat diakses melalui jalur Sungai Mahakam yang memiliki risiko perjalanan cukup tinggi. Kondisi ini membuat mobilitas warga dan distribusi kebutuhan pokok terus terganggu.

“Dari kegiatan reses, hampir semua warga sangat berharap pembangunan jalan darat. Letak geografis Mahulu yang sulit dijangkau membuat akses ini menjadi kebutuhan paling prioritas,” ujar Devung, Senin (17/11).

Menurut politikus Partai Gerindra itu, keberadaan infrastruktur jalan yang memadai akan berdampak signifikan terhadap kecepatan aktivitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Selama ini, mahalnya harga kebutuhan pokok hingga potensi kelangkaan barang disebabkan sulitnya proses distribusi akibat kondisi akses yang terbatas.

“Kalau jalannya bagus, aktivitas ekonomi pasti lebih lancar. Distribusi bahan pokok juga lebih mudah, tidak lagi bergantung penuh pada transportasi sungai,” jelasnya.

Selain infrastruktur jalan, sektor pendidikan turut menjadi sorotan warga. Mereka meminta pemerintah memastikan transparansi dalam pelaksanaan program beasiswa daerah.

Devung mengungkapkan banyak warga perbatasan terlambat memperoleh informasi karena keterbatasan jaringan internet, sehingga tidak sempat melengkapi persyaratan administrasi.

“Banyak masyarakat baru tahu informasi beasiswa H-2 atau bahkan H-1 sebelum penutupan. Padahal ada dokumen yang harus disiapkan. Ini karena jaringan internet di perbatasan sangat sulit,” ungkapnya.

Di sektor kesehatan, warga Long Pahangai mengharapkan adanya peningkatan fasilitas pelayanan dasar, terutama penambahan tenaga medis di puskesmas.

Selama ini, keterbatasan tenaga kesehatan membuat penanganan kondisi darurat sering menemui kendala, terlebih ketika jarak tempuh menuju fasilitas medis lebih lengkap cukup jauh.

“Masyarakat berharap tenaga kesehatan ditingkatkan, terutama ketersediaan dokter di setiap puskesmas,” tegas Devung.

Legislator dari Dapil III Mahulu itu berharap seluruh aspirasi yang dihimpun melalui reses dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Ia menegaskan DPRD akan terus mengawal pemenuhan kebutuhan dasar di wilayah perbatasan agar pembangunan berjalan lebih merata dan masyarakat tidak lagi tertinggal dari daerah lain. (rd)

 

JODY KRISTIANTO

Editor : Romdani.
#penajam paser utara #Perbatasan Afganistan dan Pakistan #Mahakam Ulu #Long Pahangai dan Long Apari #Kutai Barat