JAKARTA – Komisi III DPRD Mahakam Ulu (Mahulu) terus memperkuat langkah advokasi pembangunan infrastruktur jalan darat. Pertemuan dengan Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR, Jumat (5/12/25), menjadi tindak lanjut serius dari rangkaian diskusi DPRD dengan BBPJN terkait pembangunan ruas strategis Long Bagun–Long Pahangai–Long Apari.
Ketua Komisi III DPRD Mahulu, Hendrikus Keling SE menyampaikan bahwa pihaknya menuntut sejumlah segmen jalan kritis segera dimasukkan ke dalam prioritas program tahun 2026. Salah satunya adalah ruas Gunung Betuan yang selama ini menghambat mobilitas warga akibat kontur ekstrem.
“Kami minta ruas ini diperhatikan secara khusus. Mobilitas masyarakat terganggu karena kondisi kiri-kanan tebing yang sangat terjal,” ujarnya.
Selain itu, Keling menekankan urgensi pembukaan akses baru dari Long Pahangai ke Long Lunuk, karena wilayah tersebut menjadi pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat hulu. Upaya ini dianggap penting untuk meningkatkan keselamatan warga yang membutuhkan akses medis cepat.
Wakil Ketua II DPRD Mahulu Desiderius Dalung Lasah menambahkan, pihaknya juga mengoreksi rencana pusat yang hanya menetapkan pemeliharaan. Menurutnya, kebutuhan lapangan jelas menunjukkan perlunya pembangunan total, bukan sekadar perawatan tahunan.
Menanggapi dorongan DPRD, Saoki Kamal dari Direktorat Bina Marga menjelaskan bahwa pemerintah pusat tetap berkomitmen menyelesaikan program jangka panjang. Ia menyampaikan bahwa beberapa paket prioritas di Kaltim telah berkontrak dan akan mulai berjalan bertahap.
“Kendala terbesar kami adalah keterbatasan mobilisasi alat dan logistik. Karena itu paket kami pecah menjadi beberapa bagian. Targetnya tahun 2028 ruas utama bisa terselesaikan,” jelas Saoki.
Ia juga menegaskan bahwa program jalan menuju Long Pahangai telah masuk dalam perencanaan sistem nasional melalui skema loan sebesar Rp4 triliun. “Kami berharap prosesnya cepat agar pelaksanaan bisa dipercepat juga,” tambahnya.
Dengan adanya komitmen tersebut, DPRD Mahulu menegaskan akan terus mengawal dan memastikan kebijakan pusat benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan Mahulu. (sya)
Editor : Sukri Sikki