KALTIMPOST.ID, UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025–2029 dalam rapat paripurna DPRD Mahulu, Rabu (11/3).
Jawaban pemerintah tersebut merupakan sambutan Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan yang disampaikan oleh Wakil Bupati Suhuk dalam sidang paripurna di ruang rapat DPRD Mahulu.
Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan, saran, serta masukan konstruktif terhadap dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan tersebut.
“Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Mahakam Ulu atas pandangan, saran, serta masukan yang konstruktif terhadap Ranperda RPJMD Tahun 2025–2029,” ujar Suhuk saat membacakan sambutan bupati.
Ia menegaskan, berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan penyempurnaan dalam proses pembahasan selanjutnya agar dokumen RPJMD dapat menjadi pedoman pembangunan daerah yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Menanggapi pandangan Fraksi Gerindra, pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk menjadikan RPJMD sebagai pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun agar perencanaan dan penganggaran pembangunan berjalan selaras.
Pemerintah juga menegaskan komitmennya dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan kelistrikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, pengawasan kualitas pembangunan juga akan diperkuat agar infrastruktur yang dibangun berkualitas dan berkelanjutan.
Di bidang pelayanan dasar, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan sarana prasarana serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, dalam penguatan ekonomi masyarakat, Pemkab Mahulu akan mendorong pengembangan UMKM serta memperkuat sektor perdagangan dan koperasi guna menggali potensi ekonomi lokal dan membuka peluang kerja bagi masyarakat.
Pemerintah juga menaruh perhatian pada pengembangan sektor pariwisata daerah melalui peningkatan aksesibilitas, fasilitas pendukung, serta promosi pariwisata guna meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menanggapi pandangan Fraksi PAN, pemerintah daerah menegaskan bahwa penyusunan RPJMD harus didasarkan pada analisis kondisi daerah secara komprehensif, dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang jelas serta didukung perencanaan anggaran yang realistis.
Selain itu, pemerintah daerah juga menilai pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, pemerataan pembangunan hingga ke kampung-kampung, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM, pertanian, dan pariwisata.
Pada pandangan Fraksi Golkar, pemerintah menyoroti peningkatan akses energi listrik yang pada 2024 telah mencapai 7.071 pelanggan dengan rata-rata pertumbuhan 16,44 persen. Ke depan, pemerintah daerah akan terus mendorong perluasan akses listrik melalui koordinasi dengan PT PLN Persero dan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur.
Untuk wilayah yang belum dapat dijangkau jaringan PLN, pemerintah akan mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.
Pemerintah juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat melalui optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah dibangun.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang dinilai dapat berdampak terhadap kualitas lingkungan. Upaya penertiban akan dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
Terkait pengelolaan sampah di sepanjang Sungai Mahakam dan anak sungainya, pemerintah daerah akan melakukan sosialisasi serta menyusun regulasi bersama pemerintah kampung untuk mencegah pembuangan sampah di bantaran sungai.
Menanggapi pandangan Fraksi Demokrat Kebangkitan Perjuangan, pemerintah daerah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan di Mahulu, seperti pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, angka kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur, serta ketergantungan fiskal terhadap transfer pusat.
Melalui RPJMD 2025–2029, pemerintah daerah akan mendorong penguatan sektor ekonomi unggulan daerah, peningkatan kualitas SDM, pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan asli daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua DPRD Mahakam Ulu Devung Paran mengatakan pembahasan Ranperda RPJMD akan dilanjutkan oleh panitia khusus (pansus) DPRD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Setelah paripurna hari ini kita mendengar jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan pada sidang sebelumnya. Selanjutnya pansus DPRD akan melakukan pembahasan bersama OPD terkait, termasuk melalui rapat dengar pendapat dan pembahasan dengan TAPD,” kata Devung.
Ia menjelaskan, pembahasan RPJMD memiliki batas waktu maksimal enam bulan sejak pelantikan kepala daerah. Apabila melebihi batas waktu tersebut, maka berpotensi menimbulkan sanksi.
“Kesepakatan harus maksimal enam bulan. Kalau terlambat dari enam bulan tentu ada sanksi. Karena pelantikan bupati kemarin kalau tidak salah tanggal 27 September, jadi kita juga menyesuaikan dengan batas waktu tersebut,” jelasnya.
Devung menyebut DPRD menargetkan pembahasan RPJMD dapat mencapai kesepakatan pada 25 Maret 2026, jika seluruh proses pembahasan berjalan lancar.
“Target kita kalau pembahasan berjalan lancar, 25 Maret sudah bisa masuk pada tahap kesepakatan,” ujarnya.
Menurutnya, sebagian besar saran dan masukan fraksi dalam pembahasan RPJMD tetap mengacu pada delapan program utama kepala daerah sebagai janji politik yang harus diwujudkan selama masa kepemimpinan.
Selain itu, DPRD juga memberikan sejumlah perhatian terhadap berbagai persoalan strategis di Mahakam Ulu, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sektor pertanian serta pariwisata.
“Kita juga melihat kondisi Mahakam Ulu, di mana IPM kita masih rendah dan angka kemiskinan masih cukup tinggi. Termasuk juga persoalan penanganan musim kemarau yang sampai hari ini masih menjadi isu krusial yang perlu diantisipasi dalam program pembangunan daerah,” tandasnya. (*)
Editor : Duito Susanto