UJOH BILANG – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Samson Batang menegaskan bahwa pemerintah daerah membuka peluang bagi sekolah swasta untuk dinegerikan. Langkah ini dianggap strategis untuk mengangkat tenaga pengajar non-PNS di sekolah swasta agar mendapat pengakuan dan hak yang lebih jelas.
Menurutnya, wacana penegerian sekolah swasta bukan hal baru. Sejak beberapa tahun terakhir, Disdikbud Mahulu telah mendorong pihak sekolah swasta, termasuk Yayasan Sekolah Rakyat (YSR), untuk mengajukan usulan penegerian bila memenuhi kriteria yang ditetapkan.
“Memang sudah lama kita sampaikan ke sekolah swasta atau YSR, kalau bisa ada pengusulan penegerian. Tapi itu dari mereka yang mengusulkan, tidak serta-merta langsung bisa dinegerikan,” ujar Samson.
Ia menjelaskan, setiap usulan akan melalui proses verifikasi berdasarkan sejumlah persyaratan, seperti luas lahan, jumlah murid, dan kebutuhan pendidikan di wilayah tersebut. Jika persyaratan terpenuhi, sekolah bisa dinegerikan, yang otomatis memberi kesempatan bagi guru non-PNS untuk diangkat dan diakui oleh pemerintah.
“Untuk dinegerikan ada syaratnya, contohnya luas lahan dan jumlah murid. Kalau memenuhi, baru bisa kita proses. Ini sekaligus jalan untuk mengangkat tenaga pengajar non-PNS,” jelasnya.
Samson menambahkan, beberapa sekolah di Mahulu sudah berhasil dinegerikan, seperti di Lengpahangai, dan proses penegerian ini membutuhkan hibah aset sekolah kepada pemerintah daerah. Setelah itu, tahapan administrasi untuk penegerian dapat dilanjutkan.
“Tidak bisa semua kita negerikan, tapi bagi yang memenuhi syarat dan dibutuhkan di daerah, ini jadi kesempatan bagi guru-guru non-PNS untuk diangkat,” tutupnya. (*)
Editor : Sukri Sikki