UJOH BILANG – Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, Devung Paran menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial semata. Nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara tersebut harus diwujudkan dalam kebijakan.
Sehingga program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal itu disampaikan Devung usai mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Ujoh Bilang, Senin (1/6/2026).
Menurutnya, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia yang wajib diperingati dan dijaga keberlangsungannya. “Jadi, wajib hukumnya untuk kita melaksanakan peringatannya. Tetapi tidak hanya sekadar peringatan atau membacakan Pancasila, melainkan harus kita implementasikan dan realisasikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks pemerintahan daerah dapat diwujudkan melalui pengelolaan anggaran yang berpihak kepada masyarakat. APBD yang dimiliki daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
“Bagaimana pemerintah daerah hadir untuk rakyatnya melalui APBD yang dimiliki. Anggaran yang ada harus disalurkan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu. Itu bentuk nyata implementasi Pancasila,” katanya.
Baca Juga: Petani Kabupaten Paser Keluhkan Anjloknya Harga Sawit
Menanggapi kondisi pembangunan daerah yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran, Devung mengakui bahwa situasi tersebut tidak hanya dialami Mahakam Ulu, tetapi juga hampir seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
“Memang seluruh daerah mengalami hal yang sama, yaitu efisiensi anggaran. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melaksanakan kebijakan pemerintah pusat yang telah ditetapkan Presiden bersama kabinetnya,” ucapnya.
Meski demikian, DPRD Mahulu tetap berupaya memperjuangkan agar pemerintah pusat memberikan ruang dan toleransi bagi daerah-daerah yang masih membutuhkan dukungan anggaran besar untuk pembangunan.
“Kami tetap memperjuangkan supaya ada toleransi dari pemerintah pusat agar daerah-daerah tidak lagi mengalami pemangkasan anggaran. Karena kabupaten kita masih sangat membutuhkan anggaran untuk pembangunan, baik pengembangan sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur,” tegasnya.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD juga berkomitmen mengawal penyusunan dan penggunaan APBD agar tetap fokus pada kebutuhan prioritas masyarakat.
“Sekecil apa pun APBD yang dimiliki Kabupaten Mahakam Ulu, harus dialokasikan untuk kebutuhan prioritas masyarakat. Jangan sampai setelah pengesahan anggaran, khususnya tahun 2027 nanti, muncul polemik-polemik terkait penyusunan anggaran,” pungkasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki