KALTIMPOST.ID, UJOH BILANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pada tahun 2026.
Dari sekitar 50 paket pekerjaan yang direncanakan, sebagian besar difokuskan pada pembangunan dan peningkatan jalan.
Baca Juga: Masyarakat Adat Long Isun Segera Terima Pengakuan Wilayah Adat 80.429 Hektare
Kepala Dinas PUPR Mahulu Didik Subagya mengatakan, proses lelang sejumlah paket pekerjaan telah berjalan. Prioritas utama pemerintah daerah saat ini adalah membuka dan meningkatkan akses jalan, yang dinilai menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat.
"Kalau kantor OPD permanen sesuai arahan pimpinan dan kemampuan daerah, tahun ini belum ada. Kami fokus jalan, karena jalan menjadi pemicu perekonomian masyarakat," ujarnya.
Sekitar 50 proyek yang ditangani tahun ini didominasi pekerjaan jalan yang terbagi dalam beberapa segmen. Termasuk di dalamnya perencanaan jalan pendekat menuju jembatan yang menjadi bagian dari program konektivitas wilayah.
Baca Juga: Taspen Salurkan Gaji Ke-13 Pensiunan ASN 2026 Hari Ini, Langsung Masuk Rekening
Menurutnya, apabila di kemudian hari terdapat tambahan anggaran atau perubahan kebijakan dari pimpinan daerah, tidak menutup kemungkinan pembangunan infrastruktur lainnya akan kembali dipertimbangkan.
Di sisi lain, PUPR Mahulu juga masih menindaklanjuti pembangunan bandara yang sebelumnya telah diserahkan Pemerintah Kabupaten Mahulu, kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.
Saat ini, pihaknya tengah mengajukan proses verifikasi terhadap fasilitas yang telah dibangun. Namun, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara meminta adanya tambahan pekerjaan berupa pemasangan pagar pada sisi darat landasan pacu.
Baca Juga: Operasi Patuh 2026 Segera Digelar Serentak, PPU Kombinasikan Tilang Manual dan ETLE
"Runway yang panjangnya sekitar 750 meter diminta dipasang pagar lagi. Panjang pagar yang harus dibangun kurang lebih 800 meter. Itu yang sekarang sedang kami kejar untuk memenuhi persyaratan verifikasi," jelasnya.
Sementara itu, terkait kondisi sejumlah ruas jalan lingkungan di dalam Kampung Ujoh Bilang yang mulai mengalami kerusakan, Didik mengakui perbaikannya belum menjadi prioritas utama tahun ini.
Namun, dia memastikan peningkatan jalan kampung tersebut telah masuk dalam perencanaan Dinas PUPR. Kendala utama saat ini adalah keterbatasan anggaran daerah yang membuat pemerintah harus mendahulukan penanganan jalur-jalur utama.
"Sudah masuk dalam rencana kami untuk peningkatan. Tetapi kembali lagi, persoalannya ada pada kemampuan anggaran. Saat ini kami masih mengutamakan jalan-jalan utama," katanya.
Baca Juga: Musorprov KONI Kaltim 2026 Digelar Besok, Penentu Nakhoda Baru Olahraga Kaltim
Didik juga menjelaskan bahwa beberapa ruas jalan yang berada di kawasan perkantoran pemerintah, merupakan aset kecamatan sehingga penanganannya harus menyesuaikan dengan kewenangan yang berlaku.
"Kami sudah membuat perencanaannya dan sudah masuk dalam dokumen perencanaan. Namun karena status asetnya bukan milik PUPR, melainkan aset kecamatan, tentu ada mekanisme yang harus dilalui," pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A