KALTIMPOST.ID, UJOH BILANG – Ketua DPRD Mahakam Ulu Devung Paran mendorong pemerataan akses program beasiswa daerah dengan mengusulkan agar proses seleksi tidak hanya dipusatkan di ibu kota kabupaten, tetapi juga di wilayah kecamatan hulu.
Hal itu disampaikan Devung usai meninjau pelaksanaan seleksi penerimaan beasiswa kerja sama Pemkab Mahakam Ulu dengan Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mahulu, Rabu (1/7).
Menurut Devung, program beasiswa merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Ia berharap seluruh peserta yang nantinya dinyatakan lulus dapat menyelesaikan pendidikan dengan penuh tanggung jawab dan memperoleh hasil terbaik.
Baca Juga: Mulai Hari Ini 1 Juli 2026, Registrasi Kartu SIM Baru Wajib Verifikasi Wajah, Ini Aturan Lengkapnya
"Harapan kita, siapa pun yang nanti lulus mendapatkan beasiswa ini dapat menyelesaikan pendidikannya dengan penuh tanggung jawab dan hasil yang memuaskan. Setelah itu mereka juga bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta siap diterima bekerja di mana pun," ujarnya.
Ia menegaskan, penggunaan APBD untuk sektor pendidikan merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus meningkatkan kualitas generasi muda Mahakam Ulu.
Devung juga menyoroti alokasi anggaran pendidikan yang menurutnya masih belum memenuhi ketentuan mandatory spending. Karena itu, DPRD akan mengawal penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 agar porsi anggaran pendidikan dapat memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan.
"Ini menjadi pekerjaan rumah bagi DPRD untuk mengawal penyusunan APBD 2027 agar mandatory spending bidang pendidikan bisa mencapai standar minimal. Pendidikan sangat penting karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita masih rendah, sehingga harus terus kita dukung," katanya.
Baca Juga: Pemerataan Fasilitas Kesehatan Mahulu, Pembangunan Puskesmas Baru di Mamahak Besar Resmi Dimulai
Selain persoalan anggaran, Devung menilai pemerataan penerima beasiswa masih menjadi tantangan. Menurutnya, peserta dari dua kecamatan di wilayah hulu masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan biaya perjalanan hingga minimnya akses informasi mengenai pendaftaran beasiswa.
Ia menjelaskan, meskipun informasi telah disebarluaskan melalui media sosial, tidak semua masyarakat, khususnya orang tua di wilayah pedalaman, dapat mengakses informasi tersebut secara cepat.
"Kadang informasi baru mereka terima setelah masa pendaftaran berjalan. Ada juga orang tua yang tidak mengikuti perkembangan media sosial, sehingga anak-anak terlambat mengetahui informasi beasiswa," jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Devung menyarankan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mahulu agar memperluas sosialisasi dengan melibatkan sekolah-sekolah tingkat SMA di wilayah hulu. Ia juga mengusulkan agar pelaksanaan seleksi dilakukan langsung di kecamatan-kecamatan tersebut.
"Kalau bisa, sosialisasi dilakukan langsung ke sekolah-sekolah SMA di kecamatan hulu. Kemudian teknis seleksinya juga dilaksanakan di sana agar meringankan beban biaya orang tua. Tidak semua keluarga mampu membiayai perjalanan pulang-pergi, apalagi belum tentu semua peserta lulus," pungkasnya. (*)
Editor : Duito Susanto