UJOH BILANG – Ketua DPRD Mahakam Ulu (Mahulu), Devung Paran, memastikan perjuangan pembangunan jalan yang menghubungkan Kecamatan Long Bagun, Long Pahangai, hingga Long Apari terus dilakukan melalui berbagai jalur. Aspirasi tersebut telah dibawa ke DPRD Kalimantan Timur, DPR RI, hingga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) sebagai upaya mempercepat realisasi akses darat menuju wilayah hulu Mahulu.
Devung mengatakan, langkah tersebut merupakan inisiatif Fraksi Gerindra yang secara aktif melakukan lobi kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
"Terkait pembangunan jalan di Mahakam Ulu, khususnya menuju Kecamatan Long Bagun, Long Pahangai, dan Long Apari, saya harus menyampaikan bahwa ini adalah gerakan mandiri dari Fraksi Gerindra. Kami sudah melakukan kunjungan ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan bertemu Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, yang juga merupakan wakil daerah pemilihan Kutai Barat–Mahakam Ulu," ujarnya, Kamis (30/7).
Dalam pertemuan tersebut, Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan perhatian terhadap pembangunan jalan di kawasan perbatasan, meski Mahulu dipastikan tidak memperoleh bantuan keuangan (Bankeu) provinsi pada tahun ini maupun tahun depan.
"Kami tetap menyampaikan bahwa pembangunan jalan ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat di dua kecamatan hulu. Informasi yang kami terima, usulan tersebut sudah masuk dalam rencana kerja Pemerintah Provinsi, meskipun besaran anggarannya masih belum dikonfirmasi," katanya.
Baca Juga: Ketua DPRD Mahulu Perjuangkan Aspirasi Reses, Air Bersih hingga Gedung PAUD Jadi Prioritas
Dibawa hingga ke Tingkat Nasional
Selain menggalang dukungan di tingkat provinsi, DPRD Mahulu juga membawa aspirasi tersebut ke tingkat nasional.
Menurut Devung, Fraksi Gerindra telah bertemu anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, sekaligus menyerahkan proposal pembangunan jalan yang kemudian diteruskan kepada Menteri Pekerjaan Umum.
Tak hanya itu, proposal serupa juga telah disampaikan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) di Balikpapan.
"Kami juga sudah melakukan kunjungan ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional di Balikpapan dan menyerahkan proposal. Jadi kami bergerak dari semua lini. Mudah-mudahan pada 2027, karena usulan ini sudah masuk dalam rencana kerja mereka, pembangunan jalan dari Long Bagun sampai Long Apari bisa mulai direalisasikan," ungkapnya.
Logistik Mahal, Jalan Jadi Solusi
Devung menilai pembangunan jalan darat menjadi solusi paling efektif untuk menekan tingginya biaya logistik yang selama ini membebani masyarakat di wilayah hulu Mahulu.
Selama ini distribusi barang masih bergantung pada transportasi sungai yang sangat dipengaruhi kondisi cuaca dan debit air.
"Yang paling menyulitkan sebenarnya saat musim kemarau. Ketika saya sampai di Long Apari saat reses pekan lalu, harga bensin sudah mencapai Rp35 ribu per liter. Masyarakat sudah tidak punya pilihan. Yang penting barang tersedia. Kondisi seperti ini tidak boleh terus dibiarkan," tegasnya.
Tidak hanya bahan bakar, harga kebutuhan pokok juga melonjak tajam. Devung menyebut harga beras di wilayah tersebut telah mencapai Rp700 ribu hingga Rp800 ribu per karung akibat tingginya biaya distribusi.
"Tidak hanya BBM, harga beras juga sudah Rp700 ribu bahkan ada yang Rp800 ribu. Kondisi seperti ini hampir terjadi setiap tahun. Pemerintah daerah dan DPRD harus memikirkan solusi bagi masyarakat di dua kecamatan tersebut," katanya.
Ia menambahkan, sekitar 8.000 jiwa yang bermukim di Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari menggantungkan harapan pada pembangunan akses jalan darat agar biaya logistik dapat ditekan dan harga kebutuhan pokok menjadi lebih terjangkau.
"Kurang lebih ada sekitar delapan ribu jiwa yang tinggal di wilayah itu. Mereka harus menjadi perhatian bersama. Karena itu saya akan terus memperjuangkan pembangunan jalan ini sampai benar-benar terealisasi," pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan