UJOH BILANG – Ketua DPRD Mahakam Ulu (Mahulu), Devung Paran, menilai sektor pertanian harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Di tengah kondisi fiskal yang terbatas dan kebijakan efisiensi anggaran, ia menilai pengembangan sektor pariwisata belum menjadi pilihan yang paling realistis.
Devung mengatakan, hampir seluruh daerah di Indonesia saat ini merasakan dampak efisiensi anggaran sehingga sektor pariwisata turut menghadapi tantangan dalam menarik kunjungan wisatawan.
"Kalau kita berpikir dari sektor pariwisata, saat ini semua daerah mengalami efisiensi. Untuk mengundang wisatawan, baik lokal, nasional maupun internasional, tentu tidak mudah. Daerah-daerah yang pariwisatanya sudah maju saja mengalami penurunan jumlah wisatawan, apalagi Mahakam Ulu yang akses jalannya masih terbatas," ujarnya, Kamis (30/7).
Menurutnya, keterbatasan akses transportasi menuju Mahulu menjadi kendala utama sehingga pengembangan sektor wisata membutuhkan waktu dan dukungan infrastruktur yang memadai.
Baca Juga: Ketua DPRD Mahulu Dukung AMDAL Batoq Tenevang, Minta Pembangunan Utamakan Jalan dan Air Bersih
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah lebih memfokuskan pembangunan pada sektor pertanian yang dinilai memiliki prospek lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Yang paling menjanjikan menurut saya adalah komoditas pertanian. Kalau kita mau bicara sektor lain, sering kali kita juga terbentur regulasi dari pemerintah pusat. Daerah diminta berinovasi mencari PAD, tetapi di sisi lain ada aturan yang membatasi ruang gerak kita," katanya.
Anggaran Pertanian Diminta Diperkuat
Devung berharap pembahasan APBD bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan porsi anggaran yang lebih besar bagi sektor pertanian.
Menurutnya, dukungan pemerintah tidak cukup hanya melalui bantuan sarana dan prasarana, tetapi juga peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan.
"Saya ingin ketika pembahasan Banggar dan TAPD nanti, anggaran untuk pertanian diperkuat. Petani juga harus diberikan pelatihan sehingga anggaran yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan dampak. Jangan hanya memberikan bantuan, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan," tegasnya.
Ia menilai penguatan sektor pertanian sejalan dengan program swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah pusat.
"Tentu harapan kita Mahakam Ulu bisa mencapai swasembada pangan. Itu juga cita-cita Presiden agar setiap daerah memiliki kemandirian pangan. Kita tidak tahu bagaimana kondisi geopolitik ke depan. Saat ini saja Indonesia masih mengimpor beras dan komoditas lainnya. Karena itu daerah juga harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri," jelasnya.
Sawit Dinilai Punya Prospek Besar
Selain pertanian pangan, Devung juga melihat perkebunan kelapa sawit memiliki peluang besar untuk mendorong perekonomian daerah.
Ia menyebut pemerintah pusat terus mengembangkan pemanfaatan sawit sebagai bahan baku energi terbarukan, mulai dari biodiesel hingga bahan bakar penerbangan.
"Dari pemaparan Menteri ESDM maupun Presiden, potensi kelapa sawit sangat luar biasa. Sawit tidak hanya menghasilkan CPO, tetapi juga bisa diolah menjadi bahan bakar, termasuk solar bahkan avtur. Ini menjadi peluang menuju swasembada energi," ujarnya.
Meski demikian, Devung mengingatkan pengembangan perkebunan sawit tetap harus memperhatikan aspek lingkungan dan aspirasi masyarakat.
"Banyak masyarakat yang masih pro dan kontra terhadap sawit karena dampaknya terhadap lingkungan. Memang perizinannya dari pemerintah pusat, tetapi ketika ada investasi yang masuk ke daerah, tentu penerimaannya juga harus mempertimbangkan pandangan masyarakat," pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan