KALTIMPOST.ID, UJOH BILANG – Wakil Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Suhuk, memastikan Pemerintah Kabupaten Mahulu akan segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan DPRD dalam Rapat Paripurna tentang Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (3/8).
Baca Juga: DPP PUTRI Siap Bantu Promosikan Wisata Kaltim ke Tingkat Nasional
Agenda rapat tersebut berfokus pada penyampaian rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah terkait pelaksanaan APBD semester pertama tahun ini. Usai menghadiri rapat, Suhuk mengatakan salah satu poin utama yang menjadi perhatian pemerintah adalah percepatan penyerapan anggaran oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
"Memang ada beberapa poin yang menjadi rekomendasi dari teman-teman DPRD dan akan segera kami tindak lanjuti. Khususnya terkait percepatan pembangunan melalui peningkatan penyerapan anggaran yang memang masih belum maksimal," ujarnya.
Baca Juga: Bupati Kutai Barat Instruksikan Percepatan Pembangunan dan Optimalisasi Serapan Anggaran 2026
Ia menjelaskan, pemerintah sebenarnya telah menggelar rapat pimpinan pada awal Juli 2026 untuk mengevaluasi kinerja penyerapan anggaran. Dalam rapat tersebut, seluruh OPD yang realisasi anggarannya masih rendah diminta mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan.
Menurut Suhuk, salah satu penyebab lambatnya penyerapan anggaran di Mahulu adalah proses perencanaan yang memerlukan waktu lebih panjang sehingga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan pekerjaan fisik.
"Karena proses perencanaannya agak sedikit terlambat, akhirnya pekerjaan fisiknya juga ikut terlambat. Tetapi kami sudah menginstruksikan OPD yang penyerapan anggarannya masih kurang agar lebih dipercepat lagi," katanya.
Baca Juga: Paser Futsal Open Championship 2026 Diikuti 28 Klub dari Berbagai Daerah
Meski mendorong percepatan, Suhuk menegaskan pemerintah tidak ingin mengorbankan kualitas pekerjaan. Karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diminta memperketat pengawasan agar setiap proyek tetap memenuhi standar mutu.
"Kalau kita ngebut memang ada risiko pengawasannya berkurang. Karena itu kami instruksikan PPK untuk terus mengawasi pekerjaan, sehingga penyelesaiannya cepat tetapi mutu dan hasil pekerjaannya tetap bagus," tegasnya.
Selain itu, Suhuk mengungkapkan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang belum maksimal juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi realisasi belanja daerah.
"Untuk TKD, kita masih menunggu transfer dari pusat. Memang ada sedikit hambatan dari sana sehingga penyerapan anggaran di OPD juga ikut terganggu. Itu salah satu penyebab realisasi anggaran kita belum optimal," jelasnya.
Menanggapi rekomendasi DPRD terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Suhuk mengakui masih terdapat sejumlah kendala regulasi. Beberapa potensi pendapatan daerah belum dapat dipungut secara maksimal karena belum didukung peraturan daerah yang memadai.
"PAD kita masih terbentur dengan perda. Ada beberapa aturan yang belum maksimal, sehingga beberapa potensi pendapatan belum bisa dipungut. Karena itu kami terus mempercepat penyusunan perda yang baru agar menjadi dasar hukum dalam menggali sumber-sumber PAD," ujarnya.
Ia berharap pembaruan regulasi tersebut dapat membuka peluang peningkatan pendapatan daerah sehingga kapasitas fiskal Mahulu semakin kuat untuk mendukung pembangunan pada tahun-tahun mendatang. (*)
Editor : Sukri Sikki