KALTIMPOST.ID, UJOH BILANG – Ketua DPRD Mahakam Ulu (Mahulu) Devung Paran menegaskan masih terdapat sejumlah persoalan krusial dalam pelaksanaan APBD 2026 yang menjadi perhatian wakil rakyat.
Hal itu disampaikan usai Rapat Paripurna DPRD tentang Rekomendasi terhadap Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (3/8).
Menurut Devung, DPRD memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah setelah mencermati laporan yang sebelumnya disampaikan eksekutif. Rekomendasi tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran.
Baca Juga: Percepat Serapan Anggaran, Wabup Mahulu Pastikan Rekomendasi DPRD Segera Ditindaklanjuti
"Ada tiga poin penting yang menjadi sorotan kami, terutama terkait kinerja OPD, kemudian penopang pendapatan daerah, dan juga transfer ke daerah (TKD) yang masih perlu kejelasan, terutama mengenai sumber-sumbernya," ujarnya.
Ia menjelaskan, seluruh rekomendasi yang disampaikan DPRD didasarkan pada data dan laporan realisasi APBD semester pertama yang telah dipaparkan pemerintah daerah dalam rapat paripurna sebelumnya.
"Atas dasar penyampaian pemerintah daerah itu, kami menjalankan fungsi pengawasan terhadap realisasi anggaran enam bulan dan prognosis enam bulan berikutnya. Kami melihat masih ada beberapa kondisi yang belum sesuai harapan, sehingga pemerintah daerah perlu segera memperbaiki kinerjanya," katanya.
Baca Juga: HUT WKRI, Ketua DPRD Mahulu Ajak Perkuat Semangat Pengabdian untuk Masyarakat
Devung menegaskan, percepatan realisasi APBD menjadi hal penting karena manfaat anggaran daerah harus dapat segera dirasakan masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
"Segala kekurangan itu harus segera digenjot. APBD ini manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, jadi kegiatan yang sudah direncanakan harus segera direalisasikan," tegasnya.
Selain menyoroti serapan anggaran, DPRD juga mempertanyakan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai cukup tinggi dibanding target yang telah ditetapkan.
Ia menjelaskan, target PAD tahun ini diproyeksikan sekitar Rp 19 miliar, namun realisasi hingga semester pertama justru telah melampaui target hingga lebih dari 140 persen. Kondisi tersebut dinilai sebagai capaian positif, namun tetap memerlukan penjelasan mengenai pemanfaatan tambahan pendapatan tersebut.
"Ini memang sebuah prestasi karena pendapatannya meningkat sangat tinggi. Tetapi yang menjadi pertanyaan DPRD adalah, tambahan pendapatan itu dimanfaatkan untuk apa saja. Output dari prestasi itu harus benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya.
Menurut Devung, peningkatan pendapatan daerah harus diikuti dengan percepatan belanja agar manfaat APBD benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya pada sektor-sektor pelayanan dasar.
"Kita mendorong agar kegiatan-kegiatan yang sudah disepakati segera direalisasikan. Terutama untuk pendidikan, kesehatan, PUPR, dan konektivitas wilayah karena itu langsung berkaitan dengan pelayanan publik," katanya.
Ia juga mengungkapkan DPRD sebelumnya telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah OPD terkait rendahnya serapan anggaran. Dari hasil pembahasan tersebut diketahui sebagian besar kegiatan sebenarnya sedang berjalan, sehingga proses penagihan dan pencairan anggaran di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) belum sepenuhnya terealisasi.
"Komunikasi kami dengan OPD sejauh ini baik. Waktu itu kami juga sudah melakukan RDP terkait serapan anggaran yang rendah. Penjelasan mereka, kegiatan sedang berjalan sehingga progres penagihan di BPKAD belum maksimal," jelasnya.
Ke depan, DPRD akan terus melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan. Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan pemerintah daerah mampu meningkatkan realisasi APBD pada semester kedua.
"Rekomendasi DPRD hari ini berdasarkan kondisi enam bulan pertama. Setelah ini tentu akan ada tindak lanjut dan kami akan mengevaluasi kembali sejauh mana peningkatan daya serap APBD dilakukan oleh pemerintah daerah," pungkasnya. (*)
Editor : Duito Susanto