KALTIMPOST.ID, UJOH BILANG – Krisis distribusi logistik akibat kemarau yang melanda Sungai Mahakam kembali memicu keresahan masyarakat di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
Di tengah melambungnya harga kebutuhan pokok, dua pemuda perbatasan, Kornelius Zivan Lie Aran dan Benediktus Sava, menyuarakan kritik keras kepada pemerintah agar lebih serius menghadirkan keadilan bagi masyarakat di wilayah paling hulu Kalimantan Timur itu.
Melalui sebuah pernyataan terbuka yang beredar di media sosial, keduanya menegaskan bahwa masyarakat Long Apari bukanlah warga negara kelas dua yang pantas terus menanggung mahalnya biaya hidup setiap musim kemarau.
Baca Juga: Pengecoran Rigid Ruas Sp Belusuh–Batas Kalteng Dikebut, Jalan Disiapkan untuk Kendaraan Berat
"Long Apari itu bukan wilayah asing. Long Apari adalah akta kelahiran NKRI. Tapi kenapa setiap kemarau tiba, kami harus membayar kemerdekaan ini dengan kelaparan?" tulis mereka kepada Kaltim Post, Jumat (7/8).
Mereka menggambarkan kondisi masyarakat yang kini harus menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok akibat terputusnya jalur distribusi melalui Sungai Mahakam. Harga beras disebut telah menembus Rp1 juta per karung, tabung LPG mencapai Rp750 ribu, sementara harga BBM berkisar Rp30 ribu per liter.
Menurut mereka, persoalan tersebut tidak bisa lagi dipandang sebagai dampak alam semata, melainkan menjadi persoalan kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat perbatasan.
"Jangan tanya kenapa harga beras Rp1 juta. Tanya, di mana negara saat kapal logistik tidak bisa masuk Mahakam. Jangan tanya kenapa LPG Rp750 ribu. Tanya, di mana subsidi yang katanya untuk rakyat," sebut mereka.
Baca Juga: Sinergi Bapenda Mahulu–BPN Kutai Barat Perkuat Basis Data Pajak, Josman Bidik Optimalisasi PAD
Dalam pernyataannya, kedua pemuda itu menegaskan masyarakat Long Apari tidak meminta belas kasihan. Sebaliknya, mereka menuntut hak sebagai warga negara yang selama ini turut menjaga kawasan perbatasan Indonesia sekaligus menjaga kelestarian hutan.
Mereka juga menilai berbagai program pembangunan yang selama ini diumumkan pemerintah belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di wilayah perbatasan.
"Program ada. Anggaran ada. Proyek ada. Tapi sampai di Long Apari tinggal namanya saja. Kemarau boleh datang setiap tahun, tetapi pengabaian tidak boleh diulang setiap tahun," ungkapnya.
Lebih lanjut, mereka meminta pemerintah tidak lagi menjadikan kondisi geografis sebagai alasan lambatnya pembangunan dan distribusi logistik ke Long Apari.
"Cukup sudah narasi terpencil. Cukup sudah alasan akses sulit. Sulit karena tidak pernah mau dimudahkan. Terpencil karena sengaja ditinggalkan," demikian isi pernyataan tersebut.
Di akhir pernyataannya, Kornelius Zivan Lie Aran dan Benediktus Sava menegaskan bahwa masyarakat Long Apari tetap mencintai Indonesia dan tidak sedang menuntut pemisahan diri. Yang mereka harapkan hanyalah kehadiran negara secara nyata.
"Kami bukan meminta pisah. Kami menuntut negara hadir. Selama Merah Putih masih berkibar di Long Apari, hutang negara kepada kami belum lunas," tutup mereka.
Baca Juga: Pria Asal Manggar Ditemukan Meninggal di Sepinggan, Polisi Masih Selidiki Penyebabnya
Pernyataan tersebut menjadi potret kegelisahan masyarakat perbatasan yang kembali menghadapi mahalnya harga kebutuhan pokok akibat terhambatnya jalur logistik selama musim kemarau.
Warga berharap pemerintah pusat maupun daerah segera menghadirkan solusi jangka pendek untuk menjaga pasokan sembako, sekaligus solusi jangka panjang agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo