KALTIMPOST.ID, UJOH BILANG – Keluhan masyarakat terkait keterlambatan pasokan kebutuhan pokok ke wilayah hulu Mahakam Ulu (Mahulu) mendapat respons dari pemerintah daerah. Wakil Bupati Mahulu Suhuk mengakui, penyaluran bantuan beras kali ini memang sempat mengalami keterlambatan.
Namun, kondisi tersebut disebut tidak lepas dari proses birokrasi dan keterbatasan anggaran yang harus dilalui pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Suhuk usai melepas Tim Operasi Pasar Murah Kabupaten Mahulu menuju Kecamatan Long Apari, Sabtu (8/8).
Baca Juga: Resep Tempe Oseng Teri Rumahan, Lauk Sederhana yang Bikin Nagih, Mudah Dibuat!
“Memang sedikit terlambat karena proses yang harus diikuti. Di dalam birokrasi ada aturannya, itu yang membuat agak sedikit terlambat,” ujar Suhuk.
Namun, dia memastikan pemerintah daerah terus berupaya menjaga pasokan kebutuhan pokok bagi masyarakat di wilayah hulu, terutama menghadapi musim kemarau yang berpotensi mengganggu transportasi sungai.
Suhuk menyebut, penyaluran bantuan beras tersebut merupakan penyaluran ketiga sepanjang 2026. Pemerintah daerah berharap ke depan dapat mengalokasikan anggaran lebih besar agar kegiatan serupa bisa dilakukan lebih optimal.
Baca Juga: Kemarau Mengancam Long Apari, Pemkab Mahulu Kirim 700 Paket Sembako
“Ini sudah penyaluran ketiga kita untuk tahun ini. Mungkin kita berharap ke depan kita bisa mengalokasikan lebih besar lagi anggaran untuk kegiatan-kegiatan seperti ini,” katanya.
Menurut Suhuk, kebutuhan intervensi pangan semakin penting ketika memasuki musim kemarau. Lima kecamatan di wilayah hulu menjadi kawasan yang menghadapi tantangan distribusi lebih berat karena sangat bergantung pada jalur sungai.
Ketika debit sungai menurun, pergerakan transportasi ikut terhambat. Dampaknya, pasokan barang melambat dan harga kebutuhan pokok berpotensi meningkat.
Baca Juga: Irish Bella Umumkan Hamil Anak Pertama dengan Haldy Sabri, Bagikan Momen Haru dengan Hasil USG
“Yang pertama untuk mengantisipasi musim kemarau. Memang lima hulu ini sedikit jadi kendala kita kalau sudah masuk musim kemarau, ya seperti inilah,” jelasnya.
Wabup berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk membantu distribusi beras dan kebutuhan pokok ke wilayah hulu.
Suhuk menegaskan, operasi pasar murah dan bantuan pangan hanya menjadi langkah jangka pendek. Persoalan mahalnya harga kebutuhan pokok di wilayah hulu tidak akan selesai sepenuhnya sebelum persoalan konektivitas jalan teratasi.
Menurutnya, keterbatasan infrastruktur transportasi menjadi salah satu faktor yang membuat biaya distribusi ke wilayah hulu tinggi.
Baca Juga: Rizky Ridho Minta Maaf Usai Timnas Indonesia Tersingkir di Piala AFF 2026
Karena itu, Pemkab Mahulu bersama DPRD terus mendorong pemerintah pusat agar pembangunan jalan menuju wilayah hulu dapat dipercepat.
“Beberapa hari yang lalu, bulan yang lalu, kita sudah sering berkoordinasi, baik dari pihak pemerintah daerah maupun dari legislatif. Kemarin kita dorong untuk pembangunan jalan kita,” ujarnya.
Suhuk menjelaskan, pembangunan akses jalan menuju wilayah hulu menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui APBN. Pemkab Mahulu terus menyampaikan aspirasi agar pembangunan tersebut mendapat perhatian lebih besar. “Kita terus dorong, terus meminta mereka untuk membangun jalan itu secepatnya,” tegasnya.
Ia memahami, pemerintah pusat memiliki skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur. Saat ini, perhatian APBN masih banyak diarahkan pada penyelesaian pembangunan di wilayah bawah.
Baca Juga: Ditemukan di Sekolah Swasta, 995 Airsoft Gun dan Satu Senpi di Jaksel, Ini Kabar Terbarunya!
Namun, Suhuk berharap setelah pekerjaan di wilayah bawah dan kawasan sekitar Terikujubilang rampung, pemerintah pusat dapat meningkatkan fokus pembangunan menuju kawasan hulu, termasuk Long Bagun, Long Pahangai dan Long Apari.
“Mudah-mudahan selesai daerah bawah ini, daerah Terikujubilang selesai, mungkin bisa fokus lagi ke daerah Long Bagun, Long Pahangai, Long Apari,” harapnya.
Bagi Pemkab Mahulu, percepatan pembangunan jalan bukan sekadar persoalan infrastruktur. Konektivitas menjadi kunci untuk menekan biaya logistik, menjaga pasokan kebutuhan pokok, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat hulu terhadap transportasi sungai yang sangat rentan terhadap kondisi musim.
Operasi pasar murah pun diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga masyarakat tetap mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sembari menunggu solusi permanen melalui peningkatan konektivitas wilayah. (*)
Editor : Dwi Restu A