KALTIMPOST.ID, UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) terus mematangkan persiapan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang akan digelar di Kecamatan Long Apari. Sebanyak sekitar 9,6 ton komoditas pangan disiapkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sumber Daya Alam (Ekosda) Setkab Mahulu, Indira Anggun mengatakan, tim direncanakan berangkat pada 23 Agustus 2026 pagi. Saat ini, pihaknya masih menunggu proses pengiriman sejumlah barang tambahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan OPM di Long Apari.
Baca Juga: Karhutla Kalimantan Berdampak ke Malaysia, 591 Sekolah di Sarawak Ditutup
“Untuk persiapan OPM kami rencana berangkat tanggal 23 pagi. Saat ini masih menunggu proses pengiriman barang karena ada tambahan komoditi untuk pelaksanaan OPM di Long Apari,” kata Indira, Jumat (21/8).
Dia menjelaskan, dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah dikirimkan bantuan komoditas sebanyak 4,05 ton. Barang tersebut saat ini telah berada di Gudang Arsip Mahulu. Selain itu, Pemkab Mahulu juga menyiapkan tambahan komoditas sebanyak 5,55 ton. Dengan demikian, total barang yang dipersiapkan untuk kegiatan OPM mencapai sekitar 9,6 ton.
Indira mengatakan, pihaknya masih memastikan seluruh barang tiba dan siap didistribusikan sebelum rombongan berangkat ke wilayah hulu Mahakam tersebut.
Baca Juga: Dua Kebakaran Lahan Terjadi di Mahulu, BPBD Pastikan Hotspot Nihil
Selain kesiapan komoditas, Pemkab Mahulu juga masih menunggu konfirmasi keikutsertaan Bupati Mahulu Angela Idang Belawan dalam pelaksanaan OPM di Long Apari. Sesuai rencana, rombongan akan berangkat dari Ujoh Bilang menuju Long Lunuk pada 23 Agustus. Selanjutnya perjalanan akan diteruskan menuju Long Apari. “Tanggal 23 itu rencana kami berangkat dari Ubil ke Long Lunuk,” ujarnya.
Sementara untuk pemetaan kebutuhan masyarakat, Indira menyebut pihaknya sementara mengacu pada hasil koordinasi dengan para petinggi kampung setempat.
Namun, terkait kebutuhan popok dan susu untuk balita maupun lanjut usia (manula), dia mengatakan komoditas tersebut belum termasuk dalam kebutuhan yang ditangani bagian Ekosda untuk OPM kali ini.
Menurutnya, komoditas yang menjadi tanggung jawab dalam kegiatan OPM tersebut terbatas pada beras, minyak goreng dan gula. “Untuk kebutuhan popok dan susu balita maupun manula, sepertinya bukan dari bagian Ekosda. Yang kami tanggung untuk OPM hanya beras, minyak goreng dan gula,” katanya.
Baca Juga: Pesan Listyo Sigit untuk Calon Kapolri: 4 Komjen Penerus Berdasarkan Usia Pensiun dan Pengalaman
Karena itu, Indira menyarankan agar informasi mengenai kebutuhan popok dan susu tersebut dikonfirmasi kembali kepada pihak terkait. Hal itu untuk memastikan apakah kebutuhan tersebut menjadi bagian Ekosda atau akan dipenuhi melalui organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
“Perlu dikonfirmasi kembali, informasi kebutuhan popok dan susu tersebut apakah memang menjadi bagian Ekosda atau ada dari dinas lainnya, supaya jelas pembagian kebutuhannya,” pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A