KALTIMPOST.ID, UJOH BILANG - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) memberikan sejumlah catatan terhadap rancangan KUA-PPAS APBD 2027. Salah satu yang menjadi sorotan adalah besarnya alokasi perjalanan dinas yang mencapai sekitar Rp135 miliar.
Ketua DPRD Mahulu, Devung Paran mengatakan, rancangan KUA-PPAS 2027 telah disepakati melalui rapat paripurna. Namun kesepakatan tersebut disertai sekitar 20 rekomendasi yang harus menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Devung Paran saat dihubungi melalui WhatsApp, Senin (24/8).
"Terkait dengan KUA, itu kemarin sudah diparipurnakan dan kita sudah menyepakati terkait dengan rancangan KUA-PPAS, tetapi dengan catatan kami memberikan kurang lebih 20 rekomendasi," ujar Devung.
Menurutnya, rekomendasi tersebut diberikan agar penyusunan APBD 2027 benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan program yang memiliki manfaat langsung.
Baca Juga: Jalan Sehat Balikpapan Selatan Meriahkan Peluncuran CFD Oleh Wali Kota
Devung mengatakan, setelah Banggar melakukan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebanyak dua kali dan memeriksa rancangan APBD yang telah disusun Pemkab Mahulu, ditemukan sejumlah pos anggaran yang dinilai perlu dievaluasi.
Salah satunya adalah anggaran perjalanan dinas yang disebut mencapai kurang lebih Rp135 miliar. Selain itu, alokasi makan dan minum rapat juga masih berada di kisaran Rp14 miliar.
"Masih ditemukan kurang lebih Rp135 miliar perjalanan dinas Kabupaten Mahakam Ulu, kemudian makan minum rapat masih ada sekitar kurang lebih Rp14 miliar dan banyak lagi hal-hal lain," katanya.
Baca Juga: Detik-Detik Horor Pitbull Serang Anak Terekam CCTV, Korban sampai Jalani Operasi dan Vaksinasi
Temuan tersebut, lanjut Devung, menjadi dasar Banggar untuk meminta TAPD melakukan evaluasi dan mengalihkan anggaran dari kegiatan yang dinilai kurang mendesak menuju program yang dianggap lebih prioritas.
Dalam rapat pembahasan berikutnya, Banggar DPRD Mahulu juga akan memperjuangkan adanya tambahan anggaran untuk desa-desa. Namun, tambahan tersebut akan difokuskan untuk meningkatkan honor atau pendapatan guru-guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang belum terakomodasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu.
Devung mengatakan, perhatian terhadap guru-guru PAUD penting dilakukan karena mereka memiliki peran besar dalam memberikan pendidikan dasar bagi anak-anak di desa, tetapi sebagian di antaranya belum memperoleh dukungan pendapatan yang memadai.
"Nanti dalam rapat pembahasan berikutnya, kami akan memperjuangkan anggaran tambahan ke desa-desa. Fokusnya adalah untuk tambahan honor atau pendapatan guru-guru PAUD yang tidak terakomodir oleh P3K paruh waktu," ujarnya.
Salah satu prioritas utama Banggar DPRD Mahulu dalam APBD 2027 adalah pembangunan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Devung menyebut kebutuhan anggaran untuk pembangunan PDAM diperkirakan mencapai sekitar Rp150 miliar.
Menurutnya, pembangunan sistem penyediaan air bersih menjadi kebutuhan mendesak mengingat Mahulu akan memasuki usia 13 tahun, tetapi hingga kini belum terdapat pergerakan signifikan menuju pembangunan PDAM.
"Karena usia Mahulu ini sebentar lagi akan memasuki 13 tahun, tetapi sampai hari ini belum ada pergerakan ke arah PDAM. Maka kami dari Banggar memfokuskan anggaran 2027 adalah membangun PDAM di Kabupaten Mahakam Ulu," jelasnya.
Selain PDAM dan pembangunan jalan, Banggar juga memasukkan ketahanan pangan sebagai salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian dalam APBD 2027.
Devung menegaskan, prinsip utama evaluasi KUA-PPAS adalah melakukan efisiensi terhadap belanja yang kurang mendesak dan mengarahkannya kepada program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
"Masih banyak lagi yang lain dapat dilakukan di Kabupaten Mahakam Ulu. Termasuk ketahanan pangan juga kita alokasikan untuk ketahanan pangan di Kabupaten Mahakam Ulu," pungkasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki