KALTIMPOST.ID, UJOH BILANG — Ketua DPRD Mahakam Ulu (Mahulu) Devung Paran menyebut bantuan dari Pemprov Kaltim yang telah tiba di Mahulu merupakan bagian dari perjuangan Fraksi Gerindra dalam mendorong penanganan persoalan kelangkaan pangan dan BBM di wilayah tersebut.
Devung mengatakan, Fraksi Gerindra telah bergerak melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kaltim bahkan sebelum status bencana ditetapkan. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk mencari solusi tercepat atas persoalan kelangkaan pangan dan BBM yang dihadapi masyarakat Mahulu.
"Yang jelas kita berterima kasih kepada provinsi atas bantuan yang sudah diberikan," ujar Devung saat dihubungi Kaltim Post melalui WhatsApp, Senin (24/8).
Baca Juga: Banggar Soroti 20 Program Prioritas Pemkab Mahulu 2027, dari PDAM hingga Jalan Perbatasan
Ia menjelaskan, pihaknya telah lebih dahulu menghadap Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji untuk menyampaikan kondisi yang terjadi di Mahulu dan meminta adanya penanganan tercepat untuk kelangkaan pangan atau BBM.
Pemprov Kaltim telah menyalurkan bantuan untuk masyarakat Mahulu yang terdampak kemarau panjang. Bantuan tersebut meliputi 9,7 ton beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang dibagikan secara gratis, komoditas pangan murah, air bersih, serta pasokan energi LPG.
Selain beras CPPD, Pemprov Kaltim juga menyiapkan paket pasar murah yang terdiri atas 330 sak beras premium kemasan 5 kilogram, 600 botol Minyakita kemasan 2 liter, dan 1.200 bungkus gula pasir kemasan 1 kilogram.
Untuk mengantisipasi kelangkaan energi akibat surutnya Sungai Mahakam, pemerintah juga mengirimkan 720 tabung LPG 3 kilogram dan 200 tabung Bright Gas 12 kilogram melalui jalur darat.
Baca Juga: Pemerintah Wajib Alokasikan Anggaran untuk Jalan Long Pakaq–Tiong Ohang
Bantuan logistik tersebut dilepas Senin, 17 Agustus 2026, oleh Gubernur Rudy Mas'ud. Armada logistik dikirim melalui jalur darat alternatif karena distribusi melalui Sungai Mahakam lumpuh akibat pendangkalan ekstrem selama musim kemarau. Bantuan pangan dan energi tersebut dilaporkan tiba dan diterima secara resmi oleh otoritas setempat di Mahakam Ulu pada 19 Agustus 2026.
Di sisi lain, Devung menegaskan perjuangan DPRD Mahulu tidak berhenti pada bantuan pangan maupun BBM. Menurutnya, pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan menuju wilayah yang masih menghadapi keterbatasan konektivitas, tetap menjadi perhatian.
Ia berharap pembangunan jalan di Mahulu dapat dialokasikan dalam rencana kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. "Selain itu kita tetap mengharapkan pembangunan jalan dialokasikan di dalam renja provinsi," tegasnya.
Menurut Devung, dukungan anggaran dari provinsi menjadi penting agar pembangunan infrastruktur di Mahulu dapat berjalan lebih cepat. Terlebih, keterbatasan akses transportasi selama ini turut memengaruhi distribusi pangan dan kebutuhan pokok masyarakat. (*)
Editor : Duito Susanto