UJOH BILANG – Pemkab Mahakam Ulu (Mahulu) memusatkan penanganan dampak kekeringan dan gangguan distribusi di dua kecamatan, yakni Long Pahangai dan Long Apari. Selain persoalan cuaca, kenaikan harga kebutuhan pokok dan terganggunya akses transportasi membuat kondisi di dua wilayah tersebut dinilai cukup signifikan.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mahulu Agus Darmawan mengatakan, penanganan dilakukan melalui tiga fungsi utama BPBD, yakni koordinasi, komando, dan pelaksanaan.
“Ya, kami itu kan punya tiga fungsi di BPBD. Fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan,” ujar Agus usai rapat koordinasi persiapan bantuan pangan tahap II di Cafetaria Kantor Bupati Mahulu, Rabu (2/9).
Dalam fungsi koordinasi, BPBD telah mempertemukan lintas sektor dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Masing-masing OPD teknis kemudian diminta memberikan masukan sekaligus menjalankan langkah penanganan sesuai bidangnya.
Baca Juga: Wabup Mahulu Minta ASN Tetap Aktif di Tengah Kabut Asap, OPD Diminta Bantu BPBD
Agus mencontohkan sektor pertanian yang menjadi ranah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Sementara persoalan kenaikan harga dan inflasi melibatkan sektor perekonomian dan sumber daya pembangunan.
“Tugas kami sudah memfasilitasi, ketemu, rapat, lintas sektor masing-masing. Misalnya pertanian, DKPP, masalah kenaikan inflasi, harga, Ekosda. Nah, tinggal masing-masing OPD teknis ini memberikan masukan-masukannya, kerja-kerjanya untuk menanggulangi bencana yang ada di dua kecamatan ini terutama,” jelasnya.
Pemkab Mahulu tidak menetapkan status siaga darurat untuk seluruh wilayah. Menurut Agus, dampak paling signifikan saat ini terjadi di Long Pahangai dan Long Apari.
Sementara Kecamatan Long Bagun, Laham, dan Long Hubung masih relatif aman dan penanganannya dinilai dapat dilakukan melalui jalur darat. Kenaikan harga kebutuhan pokok di tiga kecamatan tersebut juga belum menunjukkan dampak yang signifikan.
“Kenapa kita tidak tetapkan siaga darurat? Karena baru dua kecamatan yang terdampak. Yang tiga kecamatan masih bisa kita tanggulangi lewat darat dan selama ini masih aman kita lihat,” katanya.
Berbeda dengan tiga kecamatan tersebut, kondisi di Long Pahangai dan Long Apari dinilai membutuhkan penanganan lebih serius. Selain kekeringan, akses transportasi dan distribusi logistik ikut terganggu. Kondisi itu kemudian berdampak terhadap harga kebutuhan pokok.
“Dua kecamatan ini signifikan betul. Nah, itu yang harus kita tanggulangi bersama,” tegas Agus.
Penanganan melalui program rutin OPD dan kegiatan pemerintah yang telah berjalan dinilai belum cukup untuk mengatasi dampak yang terjadi. Karena itu, pemerintah daerah menetapkan status siaga darurat agar dapat menggerakkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Ternyata kan tidak bisa. Maka dari itu kita tetapkan siaga darurat untuk menggerakkan dana BTT untuk membantu masyarakat di dua kecamatan khususnya,” ujarnya.
Puncak Kekeringan Bergeser
Faktor cuaca turut menjadi pertimbangan pemerintah dalam melakukan mitigasi. Agus menyebut perkiraan dari BMKG menunjukkan waktu puncak kondisi kekeringan mengalami perubahan.
“Kalau kita lihat perkiraan BMKG, awalnya bulan Mei kami rakor, BMKG itu bulan 5. Sampai jumpa—bulan 8 ternyata mundur, menjadi puncak ini dari September,” katanya.
Bahkan, berdasarkan informasi terakhir yang diterima BPBD, kondisi tersebut masih berpotensi bergeser dan dapat berlangsung hingga awal tahun. Namun, Agus menekankan bahwa informasi tersebut masih berupa prediksi.
“Bisa mundur lagi, bahkan perkiraan bisa sampai awal tahun. Nah, ini namanya prediksi, kita tidak bisa mengambil kesimpulan,” jelasnya.
Meski demikian, Pemkab Mahulu tidak ingin menunggu sampai dampak meluas. Pemerintah mulai mengupayakan bantuan dari pemerintah pusat dan Pemprov Kaltim, sekaligus mengoptimalkan program masing-masing OPD.
“Kita sudah bisa memitigasi. Kita upayakan bantuan-bantuan dari pusat, provinsi, itu kita upayakan dulu bantuan-bantuan,” katanya.
Dukungan juga datang dari Baznas dengan pola penyaluran dan sasaran penerima yang telah ditentukan. Bantuan tersebut dinilai dapat mengurangi beban pemerintah daerah dalam penanganan masyarakat terdampak.
“Kita banyak terbantu sudah Baznas dengan polanya tersendiri, artinya sudah mengurangi beban pemerintah, sasarannya sudah ada,” ungkap Agus.
Selain itu, terdapat bantuan cadangan dari pemerintah pusat yang penerimanya telah tercatat berdasarkan data by name by address (BNBA). Bantuan tersebut akan dimanfaatkan untuk masyarakat terdampak, sementara kebutuhan lain akan dipenuhi melalui tambahan bantuan dari berbagai sumber.
“Nah, ini ada bantuan cadangan pusat yang BNBA-nya sudah ada. Nah, itu kita manfaatkan, tinggal yang lain-lain, tinggal nambah sedikit-sedikit,” ujarnya.
Agus berharap berbagai skema penanganan tersebut dapat berjalan bersamaan. Dengan dukungan lintas OPD, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga lembaga lainnya, beban masyarakat di dua kecamatan terdampak diharapkan dapat ditekan.
“Saya kira kalau itu bisa jalan bersamaan, ya masyarakat di dua kecamatan bisa terkurangilah masalahnya,” pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan