UJOH BILANG – Sembilan titik panas atau hotspot terpantau di wilayah Mahakam Ulu (Mahulu) hingga tengah malam, Selasa (1/9). Seluruhnya dinyatakan sudah padam pada Rabu (2/9) pagi.
Namun, kondisi tersebut belum membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mahulu lengah. Sebab, satu titik panas kembali terdeteksi melalui aplikasi Sipongi di wilayah Long Bagun dan masih dalam pengecekan petugas.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Mahulu Agus Darmawan mengatakan, berdasarkan pemantauan hingga pukul 24.00 Wita, terdapat sembilan hotspot yang terdeteksi. Pada pagi harinya, seluruh titik tersebut sudah tidak aktif.
“Menurut terakhir, pantauan titik hotspot di Mahakam Ulu jam 24 tadi malam itu sembilan. Dan sembilan per pagi ini sudah padam semua,” ujar Agus usai rapat koordinasi, Rabu (2/9).
Meski sembilan titik telah padam, pemantauan pagi kembali menemukan satu titik melalui aplikasi Sipongi. Lokasinya berada di Long Bagun dan masih ditindaklanjuti untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
Baca Juga: Kekeringan Mahulu, BPBD Fokus Tangani Long Pahangai dan Long Apari
“Dari pagi ini sudah ada untuk status Sipongi, aplikasi Sipongi ada satu titik di daerah Long Bagun. Ini masih kita kejar,” katanya.
BPBD memperkirakan jumlah titik panas masih dapat bertambah pada siang hari. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah aktivitas perladangan masyarakat yang masih berlangsung.
Agus mengatakan pemerintah tidak bisa begitu saja menghentikan aktivitas tersebut hanya melalui instruksi atau imbauan. Berladang dan bertani secara berpindah telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Mahulu.
“Terus terang saja Mahakam Ulu punya tradisi lokal yang perlu kita lestarikan dan perlu kita jaga. Tidak bisa kita berhentikan dengan instruksi yang ada, imbauan yang ada,” ujarnya.
Menurut Agus, sekitar 90 persen masyarakat Mahulu masih beraktivitas sebagai peladang dan petani berpindah. Dalam praktik pembukaan lahan, pembakaran masih digunakan masyarakat karena kondisi tanah di wilayah tersebut dinilai membutuhkan metode tersebut.
“Mahakam Ulu ini 90 persen masyarakat yang berladang, bertani, berpindah. Memang tanah di Mahakam Ulu ini kalau tidak dibakar tidak bisa,” katanya.
Karena itu, pendekatan BPBD lebih diarahkan pada pendampingan dan pengendalian agar pembakaran tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
“Kita tidak bisa melarang masyarakat. Pendampingan selalu kami dampingi apabila terjangkau,” jelas Agus.
Keterbatasan jangkauan menjadi tantangan tersendiri, terutama di wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat. BPBD pun meminta para petinggi kampung melibatkan masyarakat, Masyarakat Peduli Api (MPA), Babinsa, serta Bhabinkamtibmas dalam pengawasan.
“Kami selalu mengimbau petinggi, libatkan masyarakat, libatkan MPA yang sudah dibentuk, melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas yang ada di kampung,” katanya.
Pengendalian pembakaran dilakukan melalui sejumlah ketentuan. Salah satunya pembatasan luasan lahan yang dibakar maksimal dua hektare. Pembakaran juga tidak diperbolehkan dilakukan secara bersamaan pada satu hamparan.
Masyarakat diminta membuat sekat bakar untuk mencegah api merambat ke area lain, dengan lebar sekat sekitar tiga hingga enam meter bila diperlukan.
“Tidak boleh lebih dari dua hektare. Tidak boleh satu hamparan bersamaan dibakar. Mengutamakan sekat bakar tiga sampai enam meter kalau perlu,” jelas Agus.
Warga juga diminta melaporkan aktivitas pembakaran lahan kepada petugas. Dengan begitu, pengawasan dapat dilakukan sejak awal dan potensi api merambat bisa segera dicegah.
“Supaya kita bisa tahu dan masyarakat semua dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan untuk merambat ke area yang lain,” katanya.
Untuk penanganan karhutla, BPBD Mahulu menggandeng TNI-Polri dan MPA. Posko sementara penanganan karhutla ditempatkan di Polres Mahulu.
“Kalau karhutla, kita kerja sama dengan TNI-Polri, MPA setempat. Kita fokuskan di Polres saja,” ujar Agus.
Sementara itu, penanganan kekeringan dan bencana fluvial dikoordinasikan melalui posko yang berada di BPBD Mahulu.
Agus menegaskan, padamnya sejumlah titik panas bukan berarti ancaman karhutla telah berakhir. Pengendalian di tingkat masyarakat tetap menjadi kunci, terutama selama aktivitas pembukaan lahan masih berlangsung.
“Untuk itu kerja sama kita sangat diharapkan sekarang,” pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan