KALTIMPOST.ID, MAHULU – Keterbatasan ruang fiskal membuat Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) tak bisa lagi hanya mengandalkan kas daerah. Bupati Mahulu Angela Idang Belawan memerintahkan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berhenti berpangku tangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Angela meminta para kepala dinas bergerak lebih lincah dan berani memutar otak mencari skema pembiayaan alternatif di luar kantong daerah. Peringatan tegas tersebut ia sampaikan saat membuka forum Laporan Akhir penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Ruang Rapat Bappelitbangda Mahulu, Senin (14/9).
Baca Juga: 1.777 Rumah Tangga di Paser Diusulkan Dapat Bantuan Listrik dan PLTS
"Keterbatasan ruang fiskal APBD Kabupaten Mahulu harus menjadi pendorong bagi pemerintah daerah untuk semakin kreatif dalam mencari alternatif skema pembiayaan pembangunan," ujar Angela di hadapan jajaran pimpinan OPD.
Menurut Angela, sempitnya kas daerah tidak boleh dijadikan dalih pembenar untuk membiarkan laju pembangunan fisik dan pelayanan dasar berjalan lambat. Sejak awal penyusunan rencana kerja, dinas teknis semestinya sudah cermat memilah program yang urgen dan memiliki peluang pendanaan yang masuk akal, bukan sekadar menyalin program rutin tahunan.
Forum perencanaan yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Mahulu bersama akademisi Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang ini membedah tiga dokumen strategis. Kajian teknis tersebut meliputi Pengembangan Daya Dukung Lahan dan Infrastruktur Wilayah, Rencana Induk Infrastruktur Kawasan Strategis Daerah (KSD), serta Perencanaan Pengelolaan Perkotaan.
Baca Juga: Proyek Listrik Paser 2026 Terganjal Perizinan Lahan dan Kawasan Konservasi
Angela mewanti-wanti agar ketiga dokumen ilmiah ini tidak hanya berakhir menjadi tumpukan laporan formalitas penghias lemari kantor dinas. Dokumen spasial tersebut justru harus dijadikan amunisi ilmiah yang sahih saat kepala dinas melobi alokasi dana ke jenjang yang lebih tinggi.
"Jadikan dokumen perencanaan teknis dan akademis ini sebagai dasar argumentasi yang kuat, terukur, dan rasional dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan Mahulu," tegas bupati.
Upaya menembus bantuan keuangan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun kementerian terkait di pusat membutuhkan data teknis lapangan yang kokoh. Tanpa argumentasi data yang presisi, usulan proyek pembangunan dari kawasan perbatasan kerap tersingkir di meja verifikasi pusat.
Baca Juga: Usus Sehat dan Tidur Lebih Nyenyak, Dokter Ungkap 5 Kebiasaan Sederhana yang Dilakukan Tiap Malam
Ketiga kajian komprehensif tersebut diharapkan mampu memetakan daya dukung tanah dan kebutuhan infrastruktur masyarakat pedalaman secara akurat. Ketepatan data inilah yang akan memastikan setiap kucuran dana non-daerah dapat menuntaskan persoalan konektivitas di kawasan strategis Mahulu.
"Melalui laporan ini, saya berharap hasil kegiatan ini dapat menjadi pijakan yang kokoh bagi perencanaan pembangunan Mahulu yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan," pungkas Angela.
Kini, bola panas berada di tangan pimpinan OPD Mahulu untuk membuktikan apakah dokumen perencanaan tersebut benar-benar mampu dikonversi menjadi kucuran anggaran segar demi memacu pemerataan infrastruktur perbatasan. (*)
Editor : Dwi Restu A