KALTIMPOST.ID, MAHULU – Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan melayangkan peringatan keras kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Ia mendesak agar kebiasaan mengeksekusi proyek fisik secara serampangan dan tanpa perencanaan matang segera dihentikan.
"Kita tidak bisa lagi membangun dengan pendekatan yang sporadis atau trial and error," tegas Angela saat membuka agenda Laporan Akhir penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Ujoh Bilang.
Baca Juga: Ruang Fiskal Terjepit, Bupati Mahulu Perintahkan OPD Berhenti Pasrah dan Agresif Lobi Anggaran Pusat
Penyusunan kajian strategis tersebut digarap Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Mahulu, bekerja sama dengan Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang. Forum itu menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas belanja modal daerah.
Menurut Angela, pendekatan coba-coba sangat riskan diterapkan di wilayah dengan bentang alam dan topografi serumit Mahulu. Setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas harus dibelanjakan secara presisi berdasarkan riset ilmiah.
"Setiap kebijakan spasial dan infrastruktur yang kita ambil hari ini akan menentukan wajah Mahakam Ulu satu hingga dua dekade ke depan," sambungnya.
Baca Juga: 1.777 Rumah Tangga di Paser Diusulkan Dapat Bantuan Listrik dan PLTS
Guna mengunci arah kebijakan ke depan, Pemkab Mahulu kini tengah menyusun tiga dokumen teknis vital secara paralel. Ketiganya meliputi Pengembangan Daya Dukung Lahan dan Infrastruktur Wilayah, Rencana Induk Infrastruktur Kawasan Strategis Daerah (KSD), serta Perencanaan Pengelolaan Perkotaan.
Selain persoalan teknis perencanaan, Angela turut membidik penyakit klasik birokrasi berupa ego sektoral. Dia mengingatkan agar tidak ada instansi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi lintas sektor.
"Terutama Bappelitbangda, Dinas PU, DLH, Dishub, perangkat daerah lainnya, serta para camat harus bergerak dalam satu arah dan satu komando," tegas Angela.
Baca Juga: Proyek Listrik Paser 2026 Terganjal Perizinan Lahan dan Kawasan Konservasi
Orang nomor satu di Pemkab Mahulu itu juga mewanti-wanti agar dokumen hasil riset akademisi ini tidak berakhir menjadi tumpukan kertas pajangan di lemari dinas.
Rekomendasi kajian harus segera dikonversi menjadi program aksi nyata di lapangan demi kemaslahatan warga pedalaman.
"Melalui laporan ini, saya berharap hasil kegiatan dapat menjadi pijakan yang kokoh bagi perencanaan pembangunan Mahulu yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan," pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A