KALTIMPOST.ID, JAKARTA – Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainudin Paru mengatakan kepastian calon gubernur akan diumumkan dua hari ke depan. Hal ini menindaklanjuti tenggat waktu yang diberikan kepada eks gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk mencari rekan koalisi di Pilgub Jakarta sudah lewat.
Zainudin menyebut, hingga tenggat waktu 4 Agustus, Anies belum berhasil menggenapkan empat kursi tambahan agar terpenuhi 22 kursi syarat dukungan pilgub Jakarta, sehingga kans mengusung Aman (Anies-Sohibul Iman) berat diwujudkan.
’’Kemungkinan dalam waktu satu dua hari ke depan sudah ada kepastian calon gubernur DKJ yang akan diusung oleh PKS,’’ ujarnya dalam keterangan kemarin (9/8).
Zainudin pun menyampaikan terima kasih atas kebersamaan selama ini. Dia berharap Anies mendapat jalan keluar yang baik. ’’Kita saling mendoakan yang terbaik untuk Pak Anies dan PKS,’’ tuturnya.
Di sisi lain, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) resmi menerima mandat sebagai cagub di Jakarta. Mandat itu dia terima saat bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kediaman Widya Chandra, Jakarta, pada Kamis (8/8) malam. Untuk saat ini, yang belum selesai adalah penentuan nama cawagub pendamping dirinya.
’’Calon wakilnya masih didiskusikan, partai-partai dari koalisi (Koalisi Indonesia Maju, Red) mengajukan nama-nama, masih sedang dibahas. Saya kalau ditanya siapa Kang? Saya tidak tahu,’’ ujarnya. Belajar dari pengalaman, RK mengaku tidak ada persoalan perihal wakil.
Ditanya soal potensi melawan kotak kosong, RK secara pribadi berharap memiliki lawan di Pilgub Jakarta. ’’Tapi kan, bukan saya yang ngatur. Saya sebagai pengantin itu harapannya ada kontestan biar bisa berdebat,’’ jelasnya.
Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, dampak KIM Plus membuka kemungkinan Anies gagal berlayar menjadi cagub Jakarta. Jika lawan RK adalah kotak kosong, pilgub Jakarta menjadi tidak menarik. Sebab, kompetisi akan berlangsung kurang sehat.
’’Kompetisi yang sehat itu ada kompetitornya, ada kandidat lain, warga Jakarta mesti dikasih pilihan kandidat,’’ kata Ujang.
Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow menyoroti mewabahnya calon tunggal pilkada, termasuk di Jakarta. Dia menilai, fenomena calon tunggal adalah kecelakaan sejarah. Sebab, dibolehkannya calon tunggal justru disalahgunakan elite politik untuk mengatur siasat agar calon kepala daerah bisa ditentukan dengan mudah.
’’Karena itu, mereka cenderung mengambil jalan pintas dengan menghalangi calon yang memiliki elektabilitas tinggi,’’ ujarnya. (far/tyo/elo/c17/bay)
Editor : Hernawati