KALTIMPOST.ID, JAKARTA – Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus resmi mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Ridwan Kamil dan Suswono, dalam sebuah acara deklarasi yang digelar di Jakarta, Senin (19/8).
Deklarasi ini menandai terbentuknya aliansi politik yang didukung oleh mayoritas partai di DPRD Jakarta, termasuk Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, PKB, PAN, PPP, PSI, NasDem, dan Perindo. Secara keseluruhan, pasangan yang dikenal dengan sebutan “Rawon” ini memiliki dukungan 91 kursi. Ditambah juga dengan dukungan dari Gelora dan Prima.
Dalam pidato politiknya, Ridwan Kamil menjelaskan bahwa deklarasi Rawon di bawah naungan KIM Plus merupakan simbol penting dari rekonsiliasi dan persatuan.
Dia menekankan bahwa koalisi ini menggabungkan partai-partai yang sebelumnya memiliki perbedaan pandangan dalam Pilpres 2024. “Inilah yang kita tunjukkan,” ucap dia.
Dalam deklarasi resmi KIM Plus yang diadakan kemarin itu, pasangan Ridwan Kamil-Suswono itu mempresentasikan visi mereka yang mereka sebut “Jakarta Baru”. Visi ini sebagai respons terhadap perubahan status Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota negara, dengan penekanan pada keberlanjutan dan peningkatan program-program yang ada.
Ridwan Kamil berjanji akan meneruskan kebijakan yang terbukti baik dan melakukan perbaikan jika diperlukan, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas hidup di Jakarta. “Jika masih kurang, kami akan sempurnakan,” terangnya.
RK juga menanggapi potensi persaingan dengan pasangan calon Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Mantan gubernur Jawa Barat ini mengungkapkan rasa hormat terhadap pesaingnya, mengakui kapasitas dan keahlian mereka.
’’Semua yang mendaftar punya ilmu, punya kapasitas yang baik,’’ jelasnya.
Akan tetapi, dirinya enggan berkomentar terkait tuduhan lawannya mengenai dugaan pemalsuan dukungan KTP warga Jakarta.
Sementara itu, pakar kepemiluan Titi Anggraini menyoroti praktik politik di Jakarta yang terindikasi didesain memenangkan paslon tertentu. Dia menilai, partai seolah bekerja dengan logikanya sendiri tanpa memedulikan apa yang jadi kehendak rakyat.
Hal itu merujuk pada pasangan calon yang dianggap lebih kental sebagai keinginan elite. ’’Publik dihadapkan pada dilema karena pencalonan pilkada benar-benar jadi forum eksklusif partai yang tidak merefleksikan aspirasi dan dinamika yang ada di masyarakat,’’ ujarnya.
Situasi itu, bagi Titi, bisa berdampak pada pragmatisme dan apatisme dari masyarakat. Sebab, pemilih seolah hanya sebagai penonton yang menyaksikan tingkah polah elite semata. (far/lum/c6/bay)
Editor : Hernawati