KALTIMPOST.ID, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, melontarkan kritik tajam terhadap anggaran program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis (12/12/2024), Megawati menilai alokasi Rp 10 ribu per porsi tidak realistis, terlebih dengan harga bahan pokok yang terus merangkak naik.
“Hai Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh, suruh dihitung lagi. Rp10 ribu, dapat apa? Saya juga tukang masak, loh,” ujar Megawati disambut tepuk tangan ibu-ibu yang hadir.
Sebagai sosok yang terbiasa turun ke masyarakat, Megawati mengungkapkan bahwa anggaran tersebut jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi.
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis, Sinergi HNSI Kaltim untuk Generasi Cerdas dan Nelayan Sejahtera
Ia bahkan membandingkan dengan pengalaman pribadinya dalam mengelola bahan makanan.
“Orangtua saya itu orang Sumatra, Bengkulu. Tradisinya, putri pertama harus pintar masak. Jadi saya hitung, ya apa cukup Rp10 ribu? Apalagi sekarang harga naik terus,” katanya.
Meski mengkritik, Presiden ke-5 RI ini tetap memberikan apresiasi terhadap ide dasar program makan bergizi gratis tersebut.
Menurutnya, upaya pemerintah untuk memutus rantai gizi buruk sejak dini adalah langkah penting yang patut didukung.
Baca Juga: Megawati Soekarnoputri Ungkap Ironi PDIP Dikeroyok Partai Lain: Sendirian Masih Keren
“Setuju saya, benar! Tapi anggaran ini harus dihitung ulang. Kalau cuma Rp10 ribu, yang ada nanti cuma tempe. Padahal kita ingin anak-anak dan ibu hamil makan makanan yang benar-benar bergizi,” tegas Megawati.
Program makan bergizi gratis ini, yang rencananya akan diluncurkan pada Januari 2025, menjadi salah satu janji kampanye Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
Pemerintah mengalokasikan Rp 71 triliun untuk menjalankan program tersebut dengan target 82 juta penerima manfaat pada 2029.
Baca Juga: Libatkan Mahasiswa, Polda Kaltim Serukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
Penyesuaian Anggaran, Masih Jadi Perdebatan
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, menjelaskan bahwa angka Rp 10 ribu per porsi merupakan rata-rata anggaran produksi, bukan konsumsi.
Bahan baku akan dipasok langsung dari petani dan nelayan setempat untuk menekan biaya.
“Ini anggaran produksi, bukan konsumsi. Dengan sistem ini, kami berharap program tetap bisa menyediakan makanan bergizi, aman, dan terjangkau,” ujar Dedek.
Namun, kritik juga datang dari DPRD DKI Jakarta. Mereka menganggap angka Rp 10 ribu per porsi tidak cukup, terutama di wilayah dengan biaya hidup tinggi seperti Jakarta.
Saat ini, DPRD sedang membahas kemungkinan penambahan Rp5 ribu dari APBD agar total anggaran menjadi Rp 15 ribu per porsi.
Baca Juga: Dari Malaysia, 8 Kg Sabu-sabu Senilai Rp12,18 Miliar Berakhir di Saluran Pembuangan Polda Kaltim
Megawati: Ini Tentang Kemanusiaan
Megawati mengaku memahami kesulitan ibu-ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan di tengah kenaikan harga bahan pokok. Ia meminta pemerintah lebih realistis dalam menentukan kebijakan ini.
“Saya tahu, ngulek cabai saja sekarang mahal, apalagi bawang putih. Ini bukan soal politik, tapi soal kemanusiaan. Kita harus pastikan anak-anak kita makan makanan yang layak,” tuturnya.
Megawati berharap pemerintah mengevaluasi kembali program ini dengan melibatkan masyarakat, khususnya ibu-ibu yang lebih memahami kebutuhan dapur.
Menurutnya, pendekatan langsung ke masyarakat akan menghasilkan kebijakan yang lebih realistis dan efektif.
“Jangan hanya di atas kertas. Turunlah ke bawah, dengar suara rakyat. Kalau mau sukses, program ini harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” pungkas Megawati. (*)
Dapatkan info dan berita update lain dari Kaltim Post. Gabung/join dengan klik >> Whatsapp Channel
Editor : Dwi Puspitarini