KALTIMPOST.ID, Hari ini, mahasiswa dan Koalisi Masyarakat Sipil di berbagai daerah Indonesia serentak menggelar aksi demonstrasi bertajuk "Indonesia Gelap".
Di Jakarta, pusat aksi berada di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengoordinir aksi ini di berbagai kota, termasuk Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.
Di luar Jakarta, demonstrasi dipusatkan di depan Kantor DPRD masing-masing.
"Seruan Aksi INDONESIA GELAP. Hidup Mahasiswa!! Hidup Rakyat Indonesia!! Sampai jumpa di jalan.
Lawan kekuasaan yang menindas!! Hidup Mahasiswa!! Hidup Rakyat Indonesia!!," bunyi postingan BEM SI di Instagram @bemsi.official.
Baca Juga: Baru Bebas Dua Bulan Sudah Kangen Ditahan, Residivis Ini Kembali Edarkan Sabu-Sabu
"Indonesia Gelap adalah bentuk sikap kritis, sikap tegas untuk mengevaluasi, mengkritisi kinerja Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran yang kian hari kian menyengsarakan masyarakat luas," ujar peserta konsolidasi di Kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat.
BEM UI juga turut serta dalam aksi ini. Mereka berkumpul di Lapangan FISIP UI sebelum bergabung dengan massa aksi di Patung Kuda.
"Banyaknya masalah yang melanda kesejahteraan dan keberlangsungan negara ini. Sebagai tanggapan lanjutan menghadapi masalah ini, BEM se-UI mengundang anggota IKM UI untuk menghadiri aksi pada hari, tanggal: Senin, 17 Februari 2025, pukul: 09.00 WIB. Titik kumpul: Lapangan FISIP UI," bunyi unggahan BEM UI di Instagram @bemui_official.
BEM UI menolak efisiensi anggaran era pemerintahan Prabowo-Gibran yang dianggap tidak memihak rakyat.
Mereka juga resah dengan banyaknya kebijakan "ugal-ugalan" yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut.
Tuntutan BEM UI antara lain:
- Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemangkasan anggaran.
- Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang.
- Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh.
- Mengevaluasi total program MBG dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
- Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Terkait efisiensi anggaran, Guru Besar UMY, Prof Dr Dyah Mutiarin, mengatakan bahwa pemangkasan anggaran dapat berdampak pada pelayanan publik dasar.
Ia menilai pemangkasan anggaran merupakan buntut dari program MBG yang memerlukan anggaran besar.
Baca Juga: PSHT Rebut Gelar Juara Umum di Kejurkot Pencat Silat Se-Balikpapan
"Saya rasa masyarakat juga tidak akan keberatan jika yang mendapatkan makan bergizi gratis adalah daerah 3T dan kantong-kantong kemiskinan, sehingga penempatan efisiensi anggaran ini harus dikaji ulang," ungkap Arin.***
Editor : Dwi Puspitarini