KALTIMPOST.ID, Jelang peresmian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025, muncul berbagai opini terkait masa depan lembaga superholding ini.
Mengelola aset tujuh BUMN kakap senilai Rp14.700 triliun, Danantara diproyeksikan menjadi raksasa ekonomi Indonesia.
Namun, pengamat menilai ada potensi risiko besar yang bisa terjadi jika pengelolaannya tidak transparan.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menegaskan bahwa superholding ini harus dikelola oleh profesional.
Baca Juga: Efek Lagu 'Bayar Bayar Bayar', Vokalis Sukatani Kehilangan Pekerjaan? Reaksi Netizen Tak Terbendung
"Saya berharap hanya orang-orang terbaik di BUMN yang bisa mengelola Danantara. Kalau tidak, justru bisa jadi bencana," ujarnya dalam sebuah diskusi di YouTube Akbar Faizal Uncensored.
Sementara itu, pengamat keuangan Ahmad Deni Daruri mengingatkan agar pemilihan pemimpin Danantara tidak dilakukan secara sembarangan.
"Jangan seperti beli kucing dalam karung. Pemimpin yang sukses harus punya visi jangka panjang, transparansi, dan kemampuan membaca tren pasar," kata Deni.
Kekhawatiran lain datang dari pengamat hukum Hardjuno Wiwoho, yang mengaitkan pembentukan Danantara dengan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 1998 dan kasus 1MDB di Malaysia.
"Jika pengawasannya lemah dan terjadi intervensi politik, Danantara bisa menjadi skandal besar di masa depan," tegasnya. ***
Editor : Dwi Puspitarini