KALTIMPOST.ID, JAKARTA– Staf Khusus Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Deddy Corbuzier, buka suara terkait insiden aksi penggerudukan rapat Panja RUU TNI oleh sekelompok warga yang menolak revisi UU TNI. Menurut Deddy, aksi tersebut sudah mengarah pada tindakan anarkis yang tidak dapat dibenarkan.
Dalam pernyataannya, Deddy menegaskan bahwa Kemenhan sangat terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Namun, ia menilai aksi yang terjadi dalam rapat tersebut bukanlah bentuk kritik konstruktif.
“Sebagai Kementerian Pertahanan, kami akan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan segala macam bentuk kritik dari mana pun,” ujar Deddy Corbuzier dalam video keterangannya.
“Namun yang terjadi kemarin bukanlah sebuah kritik atau masukan yang membangun. Tapi sudah merupakan tindakan ilegal yang tidak boleh terulang kembali di masa mendatang,” sambung pria yang terkenal sebagai host, pesulap, dan podcaster tersebut.
Deddy juga menegaskan bahwa rapat Panja RUU TNI yang digelar bersama Komisi I DPR RI adalah resmi dan konstitusional, serta tidak membahas pengembalian Dwi Fungsi TNI seperti yang dituduhkan oleh kelompok penolak.
Ia menjelaskan bahwa isu Dwi Fungsi ABRI yang digaungkan oleh demonstran merupakan narasi yang tidak berdasar, karena secara prinsip telah ditinggalkan sejak era reformasi.
“Menteri Pertahanan Pak Sjafrie Samsuddin berkali-kali menegaskan bahwa Dwi Fungsi TNI itu sudah dikubur sejak lama. Tidak ada pembahasan soal itu dalam rapat,” tambah Deddy.
Pernyataan ini menjadi respons langsung atas protes dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan yang menuding pembahasan RUU TNI dilakukan tertutup dan berpotensi menghidupkan kembali dominasi militer di sektor sipil.
Sebelumnya, sejumlah warga sempat menginterupsi jalannya rapat RUU TNI yang digelar tertutup di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, dan menuntut penghentian pembahasan revisi tersebut. Mereka juga menyampaikan kekhawatiran bahwa revisi UU TNI akan melemahkan demokrasi dan profesionalisme militer.(*)
Editor : Thomas Dwi Priyandoko