KALTIMPOST.ID, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, akhirnya angkat bicara soal absennya partainya dalam Kabinet Prabowo-Gibran.
Meski sempat ditawari kursi menteri, NasDem menolak. Alasannya? Bukan karena sakit hati.
Bukan juga karena tak diajak. Tapi karena satu hal yang langka di dunia politik, yakni tahu diri.
“Kenapa kami tidak ada di dalam kabinet rezim Prabowo? Karena kami tahu dirilah. Ada budaya malunya bagi kami,” ujar Surya Paloh, Jumat (4/4/2025) di Denpasar, Bali.
Pernyataan itu bukan basa-basi. Surya Paloh mengaku sadar penuh bahwa NasDem tidak ikut memperjuangkan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
Sebaliknya, mereka mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Maka, menurutnya, sangat tidak etis jika partainya tiba-tiba ikut menikmati kekuasaan.
“Kami tidak pantas untuk berada di dalam lapisan mengisi anggota kabinet, karena memang kami tidak berjuang banyak,” katanya jujur.
Meski begitu, Surya memastikan bahwa NasDem tidak berubah menjadi oposisi. Ia menegaskan partainya tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, tapi dari luar kabinet.
Baca Juga: Masih Punya Utang Puasa Ramadan? Jangan Dulu Puasa Syawal sebelum Baca Ini
“Bukan berarti kami anti atau tidak suka. Komitmen nilai-nilai moralitas, esensi perubahan tetap kami perjuangkan,” ujarnya.
Ia menyebut NasDem memilih jalan berbeda. Jika kekuasaan diibaratkan uang, kata Surya, maka NasDem akan menjadi sisi lain dari uang tersebut—bisa mendukung, tapi juga bisa mengingatkan bila ada yang keliru.
Yang menarik, Surya juga mengungkap bahwa sebenarnya NasDem sempat ditawari masuk kabinet. Tapi tawaran itu mereka tolak.
“Kami memang ditawari. Tapi kami tidak ambil. Ini bentuk bahwa tidak semua partai politik mabuk kekuasaan,” ungkapnya dengan nada tegas.
Baca Juga: Sosok Misterius di Balik Film Horor Pabrik Gula, Ternyata Pernah Terancam Nyawanya!
Sikap NasDem ini tampak kontras dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang sebelumnya juga mendukung Anies-Muhaimin.
Tapi kini Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, justru duduk di kabinet Prabowo sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Tak hanya NasDem, PDI Perjuangan pun memilih langkah serupa. Tidak mengirimkan kader ke kabinet, namun tetap memberikan dukungan politik di parlemen.
“Kami akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo di parlemen. Tapi tidak menempatkan kader di kabinet,” tegas Puan Maharani, Ketua DPP PDIP, pada Oktober 2024 lalu.
Puan menegaskan bahwa bentuk kerja sama tidak harus selalu ditunjukkan dengan jabatan.
“Bekerja sama dan saling mendukung itu tidak harus dengan berada di kabinet kok,” katanya. ***
Editor : Dwi Puspitarini