KALTIMPOST.ID, Proyek raksasa ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia akhirnya menemukan arah baru.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyetujui konsorsium asal China, Zhejian Huayou, sebagai pengganti LG Energy Solution, yang sebelumnya menggawangi proyek senilai hampir Rp165 triliun itu.
Keputusan ini diambil dalam Rapat Terbatas di Istana Negara, Kamis (22/5/2025), bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.
Setelah tiga tahun penuh negosiasi tanpa kepastian, Indonesia akhirnya memilih melangkah maju dengan mitra baru.
Proyek baterai kendaraan listrik yang sudah dimulai sejak 2022 itu sempat dianggap mangkrak.
Meski sempat diresmikan sebagian oleh Presiden Joko Widodo pada 2024, progres besarnya mandek.
Baca Juga: Kalender Juni 2025 Berdasarkan SKB 3 Menteri: Catat Tanggal Merah dan Cuti Bersamanya!
"Saya sebagai Ketua Satgas waktu itu memutuskan untuk membatalkan kerja sama dengan LG, karena terlalu lama," tegas Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers.
Menurut Bahlil, pemerintah tidak bisa terus-menerus menunggu hasil negosiasi yang tak kunjung rampung.
Maka diputuskanlah untuk menggandeng Huayou, perusahaan asal China yang dinilai lebih siap dan cepat dalam berinvestasi.
Presiden Prabowo langsung memberikan restu kepada konsorsium Huayou sebagai pengganti.
Proyek ini mencakup ekosistem lengkap dari hulu ke hilir, termasuk produksi sel baterai dengan kapasitas 20 gigawatt.
Baca Juga: 7 Jenis Asma dan Gejala Awalnya yang Sering Terabaikan, Bisa Fatal jika Terlambat Ditangani
"Alhamdulillah sudah diputuskan dan disetujui oleh bapak Presiden. Sekarang dijalankan oleh konsorsium Huayou, dan tidak ada masalah lagi," ujar Bahlil dengan nada optimis.
Meski menggandeng investor asing, Indonesia tidak kehilangan kendali atas proyek ini. Dalam konsorsium baru, porsi Indonesia tetap dominan, khususnya di sektor hulu.
"Yang sudah firm sekarang adalah 51% di hulu. Di JV berikutnya sekitar 30%, tapi kita upayakan naik karena Danantara juga akan ikut berpartisipasi," jelas Bahlil.
Dengan keterlibatan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, pemerintah ingin memastikan bahwa nilai tambah proyek ini tetap dinikmati oleh negara, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga transfer teknologi dan penciptaan lapangan kerja. ***
Editor : Dwi Puspitarini