KALTIMPOST.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali memantik polemik.
Dalam sebuah forum resmi yang disiarkan luas, ia menyinggung soal rendahnya gaji guru dan dosen di Indonesia, lalu melontarkan pernyataan yang langsung menyulut reaksi public, apakah gaji pendidik harus terus-menerus ditanggung oleh negara?
Pernyataan ini sontak mengundang gelombang respons, terutama di media sosial.
Tak sedikit yang menilai pernyataan itu seolah menggambarkan negara mulai lepas tangan dari tanggung jawab terhadap kesejahteraan para pendidik.
Dalam konteks APBN 2025 yang mencapai Rp 724,3 triliun untuk sektor pendidikan, publik mempertanyakan ke mana anggaran sebesar itu jika masih ada guru dan dosen yang hidup dalam keterbatasan.
Banyak warganet menyuarakan kekecewaan dan kekhawatiran, apalagi guru adalah ujung tombak pendidikan nasional.
Sri Mulyani menyebut, pembenahan sistem insentif memang diperlukan, namun yang paling penting adalah memastikan setiap rupiah dari anggaran pendidikan digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
Ia juga menegaskan pentingnya sistem berbasis kinerja dalam pemberian tunjangan dan insentif bagi tenaga pengajar.
Namun, alih-alih mendapat apresiasi, pernyataan tersebut justru menimbulkan tafsir liar di tengah masyarakat.
Banyak yang merasa pemerintah seharusnya fokus menyelesaikan persoalan kesejahteraan guru, bukan justru mempertanyakan sumber dananya.
Tak sedikit yang menyindir balik bahwa guru bukan hanya pencetak masa depan bangsa, tetapi juga kelompok profesi yang kerap dilupakan dalam urusan penggajian dan fasilitas kerja.
Dengan anggaran ratusan triliun yang telah dialokasikan, masyarakat berharap komitmen nyata pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dimulai dari memperbaiki taraf hidup para pendidik.
Sebab tanpa mereka, target pembangunan SDM unggul hanya tinggal jargon belaka.
Pernyataan tersebut pun langsung memicu reaksi keras dari warganet di media sosial.
Banyak yang menilai bahwa Sri Mulyani sedang “lempar tanggung jawab” atas kewajiban negara terhadap kesejahteraan guru.
“Lha terus, fungsi APBN buat apa kalau bukan untuk rakyat? Guru kok disuruh cari gaji sendiri,” tulis akun @perantaukritis di X (dulu Twitter).
Akun lainnya, @milenialwaspada, menyindir keras, “Rakyat sudah bayar pajak, masa buat gaji guru juga harus urunan? Pemerintah ke mana aja selama ini?” Komentar bernada kecewa dan marah juga membanjiri kolom balasan berita-berita media daring.
Banyak dari mereka mendesak pemerintah agar tidak hanya menjadikan guru sebagai slogan pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi benar-benar memperjuangkan kesejahteraannya lewat kebijakan yang nyata.
Editor : Hernawati