Meski kebijakan tersebut berasal dari periode wali kota sebelumnya, Dedi menekankan, wali kota baru harus berhati-hati karena sensitivitas politik masyarakat saat ini sedang tinggi.
“Ini kan wali kota baru, sensitivitas politiknya tinggi. Hati-hati, Pak. Kalau sudah menjadi kerumunan dan isu politik, logika hukum kadang tidak berlaku,” ujar Dedi Mulyadi, Kamis (14/8/2025), dikutip dari kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.
Dedi menambahkan, yang terpenting adalah meredakan keresahan warga. “Kalau orang sudah kerumunan, tidak suka dengan kebijakan tertentu, logika hukumnya nggak kena. Yang penting bagaimana meredakan kerumunan,” imbuhnya.
Menurut gubernur, Kota Cirebon termasuk wilayah kecil sehingga potensi gelombang protes akibat kebijakan lama bisa cepat muncul. “Padahal keputusan itu dibuat lama, tapi warga tetap menilai wali kota sekarang sebagai pihak yang bertanggung jawab,” jelasnya.
Sebagai upaya meringankan beban Pemkot Cirebon, Pemprov Jabar siap memberikan bantuan senilai Rp15 miliar untuk mendukung pendapatan daerah.
Dedi menyebut, kenaikan PBB yang seharusnya mencapai Rp18 miliar bisa diminimalisir dengan bantuan tersebut. “Pak Wali ada rumusan nggak untuk meredakan isu ini? Saya kan sudah nyumbang Rp15 miliar, lumayan kan untuk mengurangi beban masyarakat,” tutur Dedi.
Wali Kota Cirebon Effendi Edo pun menanggapi, ia akan mempertimbangkan masukan gubernur dalam merumuskan strategi menghadapi kenaikan PBB yang menjadi perhatian warga.
Pertemuan itu sekaligus menjadi ajang koordinasi antara Pemprov dan Pemkot Cirebon agar kebijakan pajak tidak menimbulkan gejolak sosial.
Dedi Mulyadi berharap langkah-langkah yang diambil dapat menjaga stabilitas politik sekaligus memastikan pendapatan daerah tetap aman tanpa membebani masyarakat.
Editor : Uways Alqadrie