KALTIMPOST.ID, Suasana politik nasional kembali menghangat. Menjelang rencana demo besar pada 25 Agustus 2025, publik mendadak ramai memperbincangkan kembali peristiwa legendaris pada era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Yakni, soal dekrit presiden pembekuan DPR dan MPR yang dikeluarkan pada 23 Juli 2001 silam.
Peristiwa itu dulu tercatat sebagai salah satu babak paling dramatis dalam sejarah reformasi. Gus Dur, pada dini hari 23 Juli 2001, mengumumkan maklumat berisi tiga poin.
Pertama, membekukan DPR/MPR. Kedua, mengembalikan kedaulatan rakyat dengan menyelenggarakan pemilu ulang dalam satu tahun. Ketiga, membekukan Partai Golkar yang kala itu masih dianggap sebagai sisa-sisa kekuatan Orde Baru.
Instruksi itu juga ditujukan kepada TNI dan Polri agar mendukung langkah tersebut. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. MPR bergerak cepat, menggelar sidang istimewa, dan langsung memakzulkan Gus Dur.
Megawati Soekarnoputri pun diangkat menjadi Presiden RI menggantikannya. TNI, Polri, hingga Mahkamah Agung juga tegas menolak dekrit Gus Dur, menyatakan maklumat tersebut tidak sah.
Meski usianya sudah lebih dari dua dekade, dekrit itu kini kembali viral.
Penyebabnya, keresahan publik terhadap tunjangan rumah anggota DPR yang mencapai Rp 50 juta per bulan. Kebijakan itu dianggap tidak masuk akal di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih serba sulit.
Di media sosial, seruan pembubaran DPR menggema. Netizen ramai-ramai mengunggah kembali potongan berita lama terkait dekrit Gus Dur.
Tagar seperti #DekritGusDur dan #Demo25Agustus merajai trending topic. Banyak yang menilai, apa yang dilakukan Gus Dur kala itu relevan dengan situasi sekarang.
“Kalau dulu Gus Dur bisa bubarkan DPR, kenapa Presiden sekarang tidak?” tulis seorang warganet di platform X yang mendapat ribuan komentar.
Unggahan serupa juga banyak ditemui di Instagram dan Facebook, bahkan beberapa akun membuat poster digital bertuliskan “Sejarah Bisa Terulang”.
Rencana demo 25 Agustus kian menguat. Sejumlah aktivis dan kelompok masyarakat dikabarkan akan turun ke jalan.
Tuntutannya beragam, mulai dari menolak kenaikan tunjangan DPR, menekan pemerintah agar lebih berpihak pada rakyat, hingga seruan radikal untuk membubarkan parlemen.
Kembalinya isu dekrit Gus Dur ini menjadi pengingat bahwa memori politik bangsa masih terjaga. Bagi sebagian kalangan, dekrit Gus Dur adalah simbol keberanian menghadapi parlemen.
Bagi yang lain, peristiwa itu menjadi pelajaran bahwa langkah politik radikal bisa berujung pada krisis konstitusional.
Kini, publik menanti, apakah demo besar 25 Agustus nanti benar-benar akan mengguncang Jakarta, atau sekadar menjadi gaung di media sosial?
Yang jelas, nama Gus Dur kembali muncul sebagai ikon perlawanan, dua dekade setelah dekrit kontroversialnya mengguncang republik. (*)
Editor : Almasrifah