KALTIMPOST.ID, Dalam pengelolaan pangan dalam negeri, Perum Bulog memiliki peran yang sangat penting. Sebab itu, intervensi terhadap Bulog harus dicegah, sehingga kinerjanya bisa maksimal.
Terkai hal itu, seperti yang dilansir jawapos.com (31/8). Guru besar IPB University Dwi Andreas Santosa menyampaikan, Bulog bekerja sesuai mandat Perpres 125 tahun 2022.
Menurutnya, golden rule tata kelola pangan menempatkan lembaga penyimpan cadangan pangan negara harus bebas intervensi.
Ia berpandangan bahwa intervensi akan membuat Bulog kehilangan kendali dalam menjaga stok dan distribusi. Dampak negatifnya yakni harga bahan pokok akan mengalami kenaikan.
“Tahun 2025 ini, tidak ada bulan di mana harga beras nggak naik. Naik terus, dari Januari sampai detik ini harga beras naik terus. Berarti kan ada 'something wrong', ada sesuatu yang salah,” ujar Andreas, Minggu (31/8/2025).
Andreas melanjutkan, produksi beras diperkirakan naik sekitar 5 persen, namun ketersediaan beras untuk konsumsi menjadi terendah dalam tiga tahun terakhir.
“Ketersediaan beras untuk konsumsi tahun ini terendah selama 3 tahun terakhir menjadi hanya 33,9 juta ton. Kok bisa? Ini kan pertanyaannya kok bisa?” imbuhnya.
Atas dasar itu, intervensi terhadap Bulog harus dihentikan. Bulog harus dibiarkan bekerja sesuai dengan kewenangannya.
Jadi menurutnya, lembaga yang menyimpan cadangan pangan pemerintah itu seharusnya bebas intervensi dari pihak apa mana pun.
Ia juga mewanti-wanti, adanya potensi kerugian negara yang besar akibat tata kelola stok yang tidak profesional.
“Gudang-gudang filial Bulog itu berasnya sudah pada enggak karuan loh. Jadi hati-hati, nih, pemerintah. Kalau 100 ribu ton saja negara dirugikan 1,2 triliun. Harus diingat itu kan ya,” tutupnya.
Editor : Hernawati