KALTIMPOST.ID, Setelah demonstrasi yang terjadi beberapa waktu lalu di Gedung DPR, massa yang belum puas akhirnya menggeruduk dan menjarah isi rumah para anggota DPR.
Kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani pun tak luput jadi target amuk massa dan penjarahan oleh orang tak dikenal pada Minggu (31/8).
Namun, alih-alih menunjukkan kemarahan, Sri Mulyani memberikan respons berkelas.
Ia menyampaikan pesan mendalam yang mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali merajut persatuan dan menghentikan segala bentuk tindakan anarkis.
Pada Senin, 1 September, lewat akun Instagram pribadinya, @smindrawati, ia membuat unggahan.
Sri Mulyani menyerukan agar masyarakat berhenti merusak, membakar, menjarah, memfitnah, dan memecah belah bangsa.
Di dalam unggahan yang sama, Sri Mulyani juga menuliskan doa tulus yang menunjukkan kecintaannya pada negeri walau tengah dilanda musibah pribadi.
“Semoga Allah SWT memberkahi dan melindungi Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia,” tulisnya.
Ia turut menyampaikan terima kasih atas simpati, doa, dan dukungan yang diterimanya, serta secara khusus juga berterima kasih kepada warganet atas berbagai "sindiran, makian, hingga nasihat" yang telah disampaikan.
“Terima kasih kepada seluruh masyarakat umum termasuk netizen, guru, dosen, mahasiswa, media massa, pelaku usaha UMKM, koperasi, usaha besar, dan semua pemangku kepentingan yang terus menerus menyampaikan masukan, kritikan, sindiran bahkan makian, juga nasihat,” kata dia.
Sebagai pejabat publik, Sri Mulyani mengingatkan bahwa ia telah disumpah untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam unggahannya, ia menegaskan setiap kebijakan yang diambil adalah untuk menjalankan konstitusi, bukan berdasarkan selera pribadi.
“Ini bukan ranah atau selera pribadi. UU disusun melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan,” lanjutnya.
Karena itu, ia menyebut, bila dalam publik timbul ketidakpuasan, ada mekanisme yang beradab untuk menyalurkan hal tersebut, seperti jalur hukum dan judicial review di Mahkamah Konstitusi.
“Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Pasti belum dan tidak sempurna. Tugas kita terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab tidak dengan anarki, intimidasi serta represi,” bebernya.
Di akhir pesannya, bendahara negara ini menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang masih ada dan berjanji untuk terus melakukan perbaikan.
“Kami mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan. Bismillah, kami perbaiki terus menerus,” jelasnya.
Editor : Hernawati