KALTIMPOST.ID, Kabar mundurnya Ahmad Sahroni dari DPR RI ramai diperbincangkan publik. Namun, Wakil Ketua DPR dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa, akhirnya angkat bicara.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada surat resmi pengunduran diri dari politisi yang akrab dijuluki Crazy Rich Tanjung Priok tersebut.
“Itu belum (Sahroni mundur). Nanti kita cek ya,” kata Saan di Jakarta, Kamis (4/9).
Sahroni diketahui masih menjabat sebagai Bendahara Umum Partai NasDem.
Menurut Saan, bila nantinya ada pergantian antarwaktu (PAW), prosesnya tetap harus melalui mekanisme internal partai.
“Ada prosedurnya, tidak bisa serta-merta,” ujarnya.
Nama Sahroni kini tengah menjadi sorotan setelah ia bersama Nafa Urbach resmi dinonaktifkan dari jabatan sebagai anggota DPR RI.
Keduanya menuai kritik keras dari publik lantaran pernyataannya yang dinilai kontroversial.
Sahroni pernah menyebut orang yang ingin membubarkan DPR sebagai “tolol”.
Sementara itu, Nafa disorot karena membela tunjangan rumah anggota DPR.
Saan menambahkan, pihak DPP NasDem sudah melayangkan surat ke fraksi dan diteruskan ke Sekretariat Jenderal DPR untuk menghentikan seluruh hak keduanya sebagai legislator. Termasuk gaji, tunjangan, hingga fasilitas DPR.
“Kita tunggu proses di Sekjen DPR dan MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan),” jelasnya.
Ketua Fraksi NasDem Viktor Laiskodat menegaskan, penghentian seluruh fasilitas Sahroni dan Nafa merupakan bagian dari penegakan disiplin serta menjaga integritas partai.
“Fraksi meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan,” tegas Viktor.
Gelombang penonaktifan wakil rakyat tidak hanya terjadi di NasDem.
Beberapa partai politik lain juga mengambil langkah serupa. Dari PAN, Eko Patrio dan Uya Kuya dinonaktifkan.
Adapun Golkar turut mencopot Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir.
Langkah tegas ini diambil setelah pernyataan dan sikap mereka memicu keresahan masyarakat serta memantik aksi demonstrasi di berbagai daerah.
Publik pun menunggu apakah langkah penonaktifan itu akan berlanjut menjadi pengunduran diri resmi, atau justru sekadar sanksi sementara untuk meredam gejolak.
Editor : Hernawati