KALTIMPOST.ID, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta aparatur pemerintah daerah (Pemda) untuk memanfaatkan program pelatihan dari Pemerintah Australia bagi Indonesia, khususnya di bidang tata kelola dan pembuatan kebijakan publik di daerah.
Hal itu diungkapkannya dalam acara The Pre-Course of Australia Awards Indonesia’s Governance and Public Policy Making for Subnational Governments yang berlangsung di Jakarta, yang juga dihadiri oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier.
Seperti yang dilansir di laman antaranews.com (6/90, Bima menaruh harapan besar agar dalam program yang berlangsung selama dua pekan tersebut, para peserta mampu belajar secara optimal serta mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di berbagai sektor.
"Ekspektasi pertama dari program ini tentu Bapak-Ibu punya pengalaman yang lebih yang baik untuk meningkatkan kemampuan untuk perencanaan, penganggaran, dan lain-lain," ujar Bima.
Lebih lanjut lagi, Bima menuturkan bahwa Pemda membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.
Jika hal tersebut dilakukan dengan baik, tambah Bima, kapasitas fiskal daerah akan semakin kuat.
Ia juga menekankan bahwa salah satu tujuan penerapan otonomi daerah adalah memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Tidak hanya itu, ia juga menerangkan pentingnya aparatur mempunyai kemampuan dalam memberikan kemudahan pelayanan publik serta menghadirkan pemerintah secara nyata di tengah publik.
Ia menilai kegiatan tersebut menjadi wadah yang tepat untuk memperdalam pengetahuan di bidang tersebut.
"Diharapkan selama di Australia bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bagaimana [negara] tetangga kita yang luar biasa ini memiliki kualitas yang sangat baik untuk meningkatkan pelayanan bagi warganya," jelas Bima.
Selama di Australia, ujar Bima, peserta dapat mempelajari tata kelola pembangunan yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat. Semisal, masyarakat di Australia dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai rencana pembangunan pemerintah setempat, misalnya melalui public expose di pusat perbelanjaan.
"Di sana (Australia) akan melihat menikmati dan mengagumi bagaimana di sana kepemimpinan lokal begitu dekat dengan warga, bagaimana setiap hierarki dari pemerintahan itu membuka ruang partisipasi untuk warga," kata Bima.
Selain itu, ia juga mengatakan, banyak hal yang dapat diadopsi dari pemerintah Australia, khususnya dalam memenuhi tugasnya sebagai pelayan publik.
Termasuk pemenuhan hak penyandang disabilitas, kesetaraan gender, dan pembangunan inklusif.
Bima juga berharap agar kunjungan ke Australia membawa manfaat nyata bagi kabupaten, kota, maupun Indonesia secara keseluruhan.
Ia juga mewanti-wanti supaya peserta mengaitkan pembelajaran dengan persoalan konkret di daerahnya masing-masing.
Editor : Hernawati