KALTIMPOST.ID, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan langkah tegas akan diambil terhadap kementerian yang tidak maksimal dalam menyerap anggaran negara.
Ia memberikan tenggat waktu hingga akhir Oktober 2025 agar seluruh kementerian mempercepat realisasi belanja, atau dana tersebut akan ditarik kembali oleh pemerintah.
“Saya kasih waktu sampai akhir Oktober. Kalau terlihat mereka tidak bisa membelanjakan sampai akhir tahun, ya kita tarik uangnya,” ujar Purbaya, Selasa (16/9).
Menurutnya, penyerapan anggaran harus dilakukan secara efektif agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Purbaya menekankan, anggaran yang telah disiapkan negara tidak boleh dibiarkan menganggur di kas kementerian tanpa memberikan dampak nyata.
“Anggaran harus diarahkan ke program-program yang jelas, yang langsung menyentuh rakyat. Saya tidak mau ada dana nganggur,” tegasnya.
Untuk memastikan hal itu, Purbaya berencana turun langsung memantau kementerian dengan anggaran jumbo namun penyerapan rendah.
Ia menyebut langkah ini penting agar hambatan bisa segera ditemukan dan diselesaikan.
“Bulan depan saya akan mulai keliling ke kementerian besar yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita lihat masalahnya apa, lalu kita bantu,” katanya.
Sejak ditunjuk Presiden Prabowo Subianto pada 8 September lalu menggantikan Sri Mulyani, Purbaya memang langsung tancap gas.
Salah satu kebijakan awalnya adalah menyalurkan dana segar sebesar Rp200 triliun ke bank-bank milik negara.
Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat likuiditas dan mempercepat penyaluran kredit ke masyarakat serta pelaku usaha.
“Tujuannya agar bank punya cash yang banyak. Mereka tidak bisa menaruh dana itu di tempat lain, jadi harus disalurkan dalam bentuk kredit. Dengan begitu, mekanisme pasar bisa berjalan lebih sehat,” jelasnya.
Kebijakan Purbaya ini sekaligus menjadi sinyal perubahan arah pengelolaan keuangan negara yang lebih agresif.
Ia menegaskan, APBN harus menjadi instrumen nyata untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan pendekatan tegas tersebut, publik kini menanti apakah kementerian bisa bergerak cepat dalam memaksimalkan belanja anggaran, atau justru harus rela anggarannya dialihkan ke program lain yang lebih siap dieksekusi.
Editor : Hernawati